SURABAYA KANALINDONESIA COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti masih belum maksimalnya pelaksanaan program Millenium Job Centre (MJC). Pogram Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dirasa belum memberi solusi kongkrit terkait banyaknya pemutusan hubungan kerja.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, menilai program Millenium Job Center (MJC) akibat tidak optimal akhirnya tidak mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perempuan yang akrab disapa Bunda Renny ini mengatakan, meski dirancang sebagai platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, ternyata masih banyak kelemahan yang terlihat di MJC.
“Program ini lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. Namun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dsn industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jatim itu, Sabtu (20/09/25).
Sorotan Fraksinya ini kata Bunda Renny bisa dilihat dari data BPS Jawa Timur per Februari 2025, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang.
Meski secara angka disebut mengalami penurunan dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, namun tetap saja Jawa Timur masih masuk katagori provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
“Sehingga ini perlu disikapi. Dan program MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka,” ucapnya.
“Ingat MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya jiga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur,” lanjutnya.
Menurut Bunda Renny problem lain yang harus mendapat perhatian adalah soal jangkauan program. Peserta MJC masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai, sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh.
“Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim,” tegaanya.
Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan lanjutnya, juga menyoroti minimnya integrasi program MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional. Padahal, sinkronisasi sangat penting agar MJC tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.
Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan kata Bendahara DPD PDIP Jatim, juga merekomendasikan sejumlah langkah. Antara lain, mereorientasi program MJC agar lebih menyasar sektor riil.
Memperluas akses bagi kalangan muda desa, korban PHK, dan lulusan SMK, hingga memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur adalah investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
“Kami mendukung upaya pemberdayaan generasi muda, tapi jangan hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja. Yang paling penting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan meteka yang terkena PHK di Jawa Timur bisa bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri,” pungkas politisi wanita dari daerah pemilihan (dapil) Kediri ini. Nang
