SIDOARJO KANALINDONESIA.COM – Konflik terbuka Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana rupanya belum ada tanda tanda berakhir. Merasa tidak di-orangkan, dan tidak diajak berkoordinasi soal mutasi ASN (Aparatur Sipil Negara) dilingkungan Pemkab Sidoarjo , Wabup Mimik menilai mutasi ini tidak sesuai dengan aturan dan akan melaporkan Subandi ke Kemendagri.
Keretakan Bupati dan Wabup Sidoarjo ini mendapat sorotan dari tokoh politik di Sidoarjo, Adam Rusdy Ketua DPD Golkar Sidoarjo dan Dedi Irwansa politiisi Partai Demokrat yang juga wakil rakyat Jatim dari dapil Sidoarjo.
Adam Rusdy dikonfirmasi soal keretakan pemimpin Sidoarjo mengingatkan agar konflik ini tidak lantas mengganggu kepentingan masyarakat Sidoarjo.
“Mengingat ini adalah waktunya membahas APBD 2026, jangan sampai karena konflik ini kepentingan masyarakat jadi terganggu,” kata Adam melalui selulernya, Senin (22/9/2025).
Meski tidak bersikap kata Adam masyarakat sebenarnya sudah capek disajikan konflik antar pemimpin. Karenanya Adam menyarankan keduanya menahan diri dan meredam agar konflik tidak berkelanjutan, “Waktu maju di Pilbup kan solid. Sebaiknya keduanya meredam situasi, kan bupati dan wabup itu satu kesatuan, harusnya bisalah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, dan menyudahi semua ini,” tambah politisi muda Golkar ini.
Adam juga mengingatkan bahwa saat ini mereka adalah panutan dari masyarakat harusnya justru memperlihatkan kinerjanya bukan justru konflik. “Ayo kita ganti konflik dengan kerja-kerja politik untuk rakyat, apalagi ini kan menuju proses pembahasan APBD, 2026,” harapnya.
Sebagai partai pengusung Partainya merasa prihatin dengan situasi ini, yang bisa dilakukan adalah memastikan pemerintah di Sidoarjo tidak terganggu gara-gara konflik ini. Melalui Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Golkar Sidoarjo, partainya akan melakukan pengawasan ketat untuk pembahasan APBD, “Pembahasan APBD ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat , maka APBD harus lah pro rakyat,
Khusus untuk fraksi Golkar di DPRD Jatim sudah di instruksikan agar mengawal dan melakukan pengawasan ketat kepada semua OPD agar konflik ini tidak mempengaruhi kinerja OPD untuk pelayanan masyarakat,, baik yang ada mutasinya atau pun tidak,” tegasnya
“Jika tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Golkar melalui fraksi di DPRD Sidoarjo akan bersikap tegas,” tambahnya.
Senada Dedi Irwansah, politisi Demokrat asal Sidoarjo, mengingatkan Subandi dan Mimik untuk fokus pada kepentingan rakyat Sidoarjo, tidak malah mempertontonkan ketidak harmonisan di depan masyarakat, “Jangan terus-terusan gegeran didepan publik, terbuka dan jadi rasan-rasan rakyatnya,” kata politisi asli Sidoarjo ini.
Ketua Komisi A DPRD Jatim ini mengajak keduanya kembali ke rule kerja yang seharusnya dilakukan, yaitu mewujudkan janji kampanye dan mensukseskan program pemerintahan Prabowo, “Kan Sudah dipilih rakyat memimpin Sidoarjo, saatnya mewujudkan janji kampanye, dan mensukseskan program Presiden Prabowo. Soal internal harusnya dibicarakan dengan komunikasi yang bagus , tidak harus dengan perang terbuka seperti saat ini,” pungkasnya. Nang
