PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo merespons cepat catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggelar rapat gabungan antara jajaran eksekutif dan legislatif daerah di Aula Bapperida, Kamis (6/11/2025).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Sugiri Sancoko dan bertujuan menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan kepala daerah se-Jawa Timur di Jakarta, di mana Pemkab Ponorogo diundang KPK untuk mendapatkan assessment dan pembinaan guna memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Bupati Sugiri Sancoko, menegaskan bahwa rapat ini diperlukan untuk menyelaraskan mekanisme kerja, terutama karena koordinasi antara Pemkab dan DPRD selama ini terbatas pada forum-forum formal.

“Ini pasca diundang KPK, karena memang Jawa Timur diundang semuanya. Ya, maka hasilnya harus kita sosialisasikan bersama-sama”, jelas Sugiri Sancoko.

Kang Giri menekankan perlunya sinergi yang lebih mendalam untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

“Kami ingin membobol jalur lintas agar koordinasi itu untuk dalam rangka pembenahan bersama-sama dilakukan secara bersama-sama,” tegas Sugiri.

Ditambahkan Bupati, ” ini halal saja karena memang pemerintahan ini terdiri dari eksekutif dan legislatif. Maka butuh penyelarasan bersama-sama, menyamakan persepsi di dalam membangun Ponorogo ke depan, termasuk tata kelola pemerintahan,” imbuhnya

Bupati juga mewanti-wanti seluruh jajaran untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara detail dan runut.

“Agar kita setiap anggaran mekanismenya jelas, runut, tusinya jelas masing-masing,” tandasnya.

Dukungan penuh datang dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Evi Dwitasari, mengapresiasi langkah cepat Pemkab ini.

Menurutnya, rapat ini adalah kesempatan emas untuk perbaikan.

“Ini bagus. Artinya, untuk tata kelola pemerintahan ke depan akan lebih baik,” ujar Evi Dwitasari.

Politisi dari PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa hasil evaluasi KPK harus menjadi panduan jelas bagi semua pihak.

“Kita tahu kan warning-warning-nya apa, apa namanya yang tidak boleh dilakukan ini, yang harus dilakukan ini. Dikasih tahu ini loh yang salah, ini loh yang harus dijalankan. Nah, nanti mohon 2026 tidak terjadi lagi,” harapnya, sekaligus mengonfirmasi dukungannya.

Evi juga memastikan hasil teknis dari rapat ini sudah disampaikan kepada Kabid-Kabid agar perbaikan dapat langsung diimplementasikan.

Menyambut arahan Bupati dan dukungan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, memastikan bahwa Pemkab akan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem administrasi dan anggaran sesuai arahan KPK.

Saat dikonfirmasi kanalindonesia.com mengenai temuan spesifik atau potensi pengaruh dalam tata kelola anggaran, Sekda Agus Pramono tidak menyangkal adanya masalah yang harus segera dibenahi.

“Aku gak iso nyebut, tapi ada masalah yang harus diperbaiki,” ungkap Agus Pramono secara singkat, mengindikasikan adanya celah yang disorot oleh lembaga anti-rasuah tersebut.

Langkah cepat Pemkab Ponorogo yang melibatkan legislatif dalam tindak lanjut evaluasi KPK ini menunjukkan komitmen serius semua pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di masa depan.