foto : Dok Humas Sekretariat DPRD Jatim

SURABAYA KANALINDONESIA COM – Anggota DPRD Jawa Timur Fresy Poernomo berharap pembentukan Pansus BUMD oleh DPRD Jatim akan membawa perbaikan signifikan bagi perusahaan plat merah milik Pemprov Jawa Timur yang tata kelolanya dianggap tidak semuanya sehat.

Fredy yang juga Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy mengakui dibentuknya Pansus BUMD layak dibentuk jika ingin membuat persoalan didalamnya bisa dideteksi dengan benar, terutama perimbangan antara modal dan kontribusi ke PAD.

“Ada BUMD milik Provinsi Jatim sedang bermasalah. Pantauan kami secara umum, nampaknya kontribusi ke PAD tidak sesuai dengan kucuran modal yang diberikan Pemprov Jatim,” sebut Freddy Poernomo, Selasa (11/11/2025)

Politisi gaek Partai Golkar ini, menandaskan harusnya ada perimbangan antara penyertaan modal ke BUMD dengan pendapatan asli daerah yang diberikan. “Ada temuan anggaran daerah yang diperoleh tidak imbang, inni menjadi protes teman-teman (DPRD Jatim,” tandas Freddy Poernomo.

Anggota DPRD Jawa Timur yang juga pakar hukum pemerintahan, melihat harus ada tanggungjawab tentang tata kelola BUMD. “Bagaimana memanage perusahaan milik daerah ini, bisa memberikan kontribusi positif bagi rakyat Jawa Timur,” sebutnya.

Selain itu, juga bisa memberikan lowongan pekerjaan bagi rakyat Jatim. Terkait penilaian BUMD, Freddy menyampaikan tidak semua menejemen perusahaan daerah baik. “Tetapi juga tidak semuanya jelek. Ada juga yang baik,” tegasnya kembali.

Freddy menyampaikan, dari pada nantinya anggaran APBD yang diberikan habis untuk perusahaan daerah, dirinya sepakat DPRD sebagai fungsi kontrol menjalankan fungsinya. “DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan, agar bisa menyelamatkan kekuatan PAD. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dalam penggelolaan perusahaan daerah. Bisa saja rekomendasi nanti ke ranah hukum melalui aparat penegak hukum (APH). Bagaimana proses selanjutnya terserah APH,” tandasnya serius.

Karena itu politisi yang empat periode duduk sebagai anggota DPRD Jawa Timur mengingatkan, penggelolaan BUMD harus dijaga untuk transparan dan akuntabel keluar masuk keuangan. Apalagi yang dikelolah adalah APBD Provinsi Jawa Timur. Nang