SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM – Warga Perumahan Mutiara Regency kembali dibuat kecewa setelah agenda rapat yang sedianya digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (20/11/2025) untuk membahas integrasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) jalan antara Mutiara City, Mutiara Regency, dan Mutiara Harum, mendadak dibatalkan hanya satu jam sebelum acara dimulai.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil audiensi pada 4 November 2025 lalu. Undangan resmi dengan nomor surat 600.2/1457/438.5.4/2025 telah diterima warga, yang menyatakan rapat dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Namun, pada pukul 09.00 WIB warga menerima pemberitahuan bahwa pertemuan dibatalkan tanpa penjelasan rinci.
Ketua RW 16 Mutiara Regency, Suhartono, menyebut pembatalan mendadak ini bukan yang pertama kali terjadi.
“Ini sudah kedua kalinya undangan rapat dibatalkan secara tiba-tiba. Undangannya mendadak, pembatalannya juga mendadak. Kami sangat kecewa,” ujarnya.
Suhartono menuturkan bahwa warga telah berulang kali harus meluangkan waktu, izin kerja, hingga kehilangan pendapatan demi memenuhi undangan pemerintah daerah. Bahkan, untuk pertemuan kali ini, warga telah menghadirkan dua ahli dari kalangan akademisi guna memberikan paparan teknis terkait penolakan pembongkaran tembok pembatas Mutiara Regency.
“Kami sudah mengatur jadwal dua ahli dari akademisi yang waktunya sangat terbatas. Warga juga harus berkali-kali izin tidak masuk kerja demi memenuhi undangan Bupati. Tapi dua kali pula dibatalkan mendadak. Rasanya pemerintah tidak menghargai pengorbanan waktu kami,” tegasnya dengan nada kecewa.
Warga Mutiara Regency kini mendorong agar pertemuan selanjutnya digelar langsung di lingkungan perumahan mereka. Selain untuk memastikan kejelasan jadwal, warga menilai hal itu perlu dilakukan agar Bupati dan pihak terkait dapat melihat langsung kondisi jalan internal yang sejak awal didesain dengan konsep one gate system sesuai site plan.
“Kami usulkan agar Pak Bupati dan pihak terkait datang langsung ke Mutiara Regency. Supaya semua tahu bahwa tata ruang perumahan ini memang dirancang hanya dengan satu pintu keluar-masuk,” kata Suhartono.
Menurut warga, pembahasan integrasi jalan antar-perumahan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, lalu lintas, dan sosial. Mereka khawatir bahwa pola penataan ruang yang tidak disertai analisis memadai dapat memperburuk kondisi lingkungan, termasuk persoalan banjir yang belakangan semakin meluas di sejumlah titik.
“Keputusan pemerintah harus berbasis kajian. Jangan sampai membuka akses jalan justru memperparah masalah lingkungan atau menimbulkan dampak sosial ke depan,” imbuh seorang warga.
Warga berharap Pemkab Sidoarjo dapat menunjukkan komitmen penyelesaian secara transparan dan terjadwal, tanpa pembatalan mendadak yang merugikan masyarakat.
Reporter : Irwan
Editor : Irwan
