Oleh: Rihan Dwidarmawati
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Tanggal 25 November bukan sekadar penanda di kalender. Ia adalah pintu pembuka dari 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP, sebuah kampanye global yang dimulai setiap tanggal 25 November dan berakhir pada 10 Desember bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia. Momentum ini mengingatkan dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan domestik, bukan pula “urusan keluarga”, melainkan pelanggaran HAM yang merusak peradaban.
Tanggal 25 November dipilih bukan tanpa alasan. Ia lahir dari duka yang dalam, namun juga dari nyala perlawanan yang tak pernah padam. Pada hari itu, dunia mengenang Mirabal bersaudara: Patria, Minerva, dan María Teresa, tiga perempuan pemberani asal Republik Dominika yang pada tahun 1960 dibunuh secara keji oleh rezim diktator Rafael Trujillo. Mereka disiksa, dipukul dengan tongkat, dicekik, dan jasadnya dibuang ke jurang untuk dibuat seolah kecelakaan. Padahal dunia tahu: mereka dibungkam karena bersuara, karena menolak tunduk kepada tirani, dan karena berdiri di garis depan menentang kekuasaan yang tidak wajar.
Mirabal bersaudara bukan sekadar aktivis politik; mereka adalah simbol. Simbol keberanian perempuan dalam menghadapi kekuasaan yang represif. Simbol bahwa suara perempuan bisa menjadi ancaman bagi rezim yang anti-demokrasi. Simbol bahwa perjuangan untuk kebebasan, martabat, dan hak-hak kemanusiaan sering kali memerlukan pengorbanan yang tak terbayangkan. Tragisnya kematian mereka mengguncang hati banyak orang dan menyulut kesadaran internasional bahwa kekerasan berbasis gender bukan fenomena terselubung, melainkan fakta pahit yang nyata.
Pada tahun 1981, dalam Kongres Perempuan Amerika Latin dan Karibia pertama, tanggal ini untuk kali pertama dideklarasikan sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Sejak saat itu, organisasi internasional, pemerintah, aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil di seluruh dunia menjadikan 25 November bukan hanya momentum refleksi, tetapi juga momentum aksi: kampanye publik, edukasi masyarakat, advokasi kebijakan, serta penguatan layanan perlindungan korban.
Namun uniknya, bagi Indonesia, tanggal 25 November memiliki makna ganda. Selain sebagai hari dimulainya 16 HAKTP, ia juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Perjumpaan dua peringatan ini sesungguhnya bukan kebetulan, justru menyampaikan pesan kuat bahwa pendidikan dan perlindungan perempuan tidak bisa dipisahkan. Guru adalah penjaga masa depan generasi, sementara perlindungan perempuan adalah penjaga keberlangsungan martabat manusia. Ketika guru dihormati, kita sedang menghormati mereka yang menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak setiap manusia, termasuk perempuan. Maka, 25 November menjadi titik temu dua perjuangan besar: perjuangan melawan kekerasan, dan perjuangan menegakkan pendidikan yang membebaskan.
Pada hari ini, dunia seolah berhenti sejenak untuk bertanya:
Sudah sejauh apa kita melindungi perempuan dari kekerasan? Sudah sekomitmen apa negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat memastikan bahwa rumah, sekolah, kantor, hingga ruang digital adalah tempat yang aman bagi perempuan?
Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berbentuk fisik. Ia menjelma dalam banyak rupa, seperti psikologis, ekonomi, seksual, digital, struktural, bahkan simbolik. Ia hadir dalam komentar melecehkan, dalam pembatasan gerak, dalam budaya menyalahkan korban, dalam tekanan sosial yang membungkam. Ia hadir dalam institusi yang belum berpihak pada korban, dalam regulasi yang belum implementatif, dalam masyarakat yang masih lebih cepat meragukan perempuan daripada mendengarkan suara mereka.
