BANDA ACEH, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Aceh memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banda Aceh dalam kondisi aman meskipun antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selama dua hari terakhir. Antrean tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan karena ketidakstabilan suplai listrik PT PLN yang menghambat proses pelayanan dan pengisian BBM.
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menegaskan bahwa gangguan listrik PLN memicu pemadaman bergilir sehingga menghambat pengisian BBM dalam jumlah besar.
“Secara stok tidak ada masalah dengan BBM di Banda Aceh. Gangguan terjadi karena ketersediaan listrik PLN yang tidak konstan,” jelas Murthalamuddin dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa (2/12/2025).
Murthalamuddin mengimbau warga agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena stok BBM dijamin aman. Ia menambahkan, SPBU yang mengandalkan genset tidak mungkin beroperasi penuh 24 jam.
Sejalan dengan pemerintah, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, turut menegaskan suplai energi aman, tetapi ia mendesak PLN segera memprioritaskan suplai listrik ke SPBU agar operasional kembali normal.
“SPBU siap melayani masyarakat 24 jam, bahkan 100 jam kalau listrik stabil,” ujar Nahrawi, seraya mengingatkan risiko kerusakan jika genset SPBU dipaksa beroperasi tanpa henti.
Nahrawi juga menjadwalkan pasokan tambahan BBM dari Pertamina akan kembali masuk Banda Aceh pada malam ini, menjamin stok aman untuk empat hari ke depan.
Petugas SPBU Pertamina Jeulingke, Riza, membenarkan terjadinya panic buying karena stok BBM mereka tetap normal. Riza mencatat, banyak warga membeli BBM non-subsidi menggunakan jeriken, mayoritas untuk bahan bakar genset karena listrik belum pulih.
Terkait pembelian BBM subsidi, Ketua Hiswana Migas menegaskan bahwa pengecualian pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa barcode hanya berlaku untuk kebutuhan penanganan bencana.
Kebijakan khusus ini mengacu pada surat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bernomor T631-MG.05/BPH/2025, yang menyetujui permintaan Gubernur Aceh. Kebijakan ini mengizinkan seluruh SPBU di daerah tanggap darurat melayani pembelian Solar (JBT) dan Pertalite (JBKP) secara manual untuk kendaraan dinas dan kebutuhan penanganan bencana mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.
Nahrawi mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali.
