NEW YORK, KANALINDONESIA.COM: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington akan mengambil alih kendali pemerintahan Venezuela untuk sementara waktu pascapenangkapan Presiden Nicolás Maduro. Pasukan elit AS menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah operasi militer berskala besar bertajuk “Operation Southern Spear” di Caracas pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menjalankan roda pemerintahan Venezuela hingga proses transisi kekuasaan yang aman dan judisial dapat terlaksana. Ia juga mengumumkan rencana untuk segera memulihkan industri minyak Venezuela dengan melibatkan perusahaan-perusahaan energi asal Amerika Serikat guna memperbaiki infrastruktur yang dianggap telah rusak di bawah rezim sebelumnya.
“Kami akan mengelola negara tersebut (Venezuela) sampai tiba saatnya transisi yang aman dan tepat bisa dilakukan,” ujar Trump kepada awak media di Florida.
Saat ini, Nicolas Maduro telah tiba di New York dan mendekam di pusat penahanan federal. Ia menghadapi serangkaian dakwaan berat dari Departemen Kehakiman AS, termasuk konspirasi narkoterorisme, impor kokain, serta kepemilikan senjata mesin. Jaksa penuntut menuduh Maduro memimpin “Kartel Matahari” (Cartel de los Soles) yang menyelundupkan narkotika ke wilayah Amerika Serikat selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, penangkapan ini memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi. PBB menyatakan alarm atas tindakan militer sepihak tersebut yang dianggap sebagai preseden berbahaya bagi kedaulatan negara. Negara-negara sekutu Venezuela, seperti Rusia, China, dan Iran, mengutuk keras serangan itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang nyata.
Sementara itu di Venezuela, Mahkamah Agung setempat telah memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden interim. Meski demikian, situasi di Caracas dilaporkan tetap tegang seiring dengan ancaman Trump yang tidak ragu melancarkan serangan gelombang kedua jika terdapat perlawanan dari kelompok loyalis Maduro. Pemerintah AS tetap memberlakukan blokade minyak dan menempatkan pasukan di wilayah tersebut untuk memastikan stabilitas selama masa transisi. (Ist)
