Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JATIM

Se Kronis Inikah BUMD Jatim ? Ini Temuan Awal Pansus BUMD

Se Kronis Inikah BUMD Jatim ? Ini Temuan Awal Pansus BUMD

SURABAYA. KANALINDONESIA.COM – Penyakit akut yang melekat di tubuh BUMD perlahan mulai terdeteksi oleh
Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur.
Pembedahan awal ditemukan masalah serius yakni struktur organisasi gemuk, core bisnis saling tumpang tindih, namun kinerja dinilai minim efektivitas.

Seperti yang diungkapkan anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Aufa Zhafiri, Pansus menemukan adanya BUMD dan anak BUMD yang menjalankan core bisnis serupa, bahkan saling beririsan. Kondisi tersebut dinilai tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan daerah.

“Kami mendapati ada BUMD dan anak BUMD yang core bisnisnya sama. Ini jelas tidak efektif. Seharusnya BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru saling tumpang tindih,” tegas Aufa, Selasa (6/1/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, temuan tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan bisnis serta minimnya evaluasi kinerja BUMD selama ini. Karena itu, Pansus mendorong langkah perampingan BUMD, termasuk opsi penggabungan anak BUMD yang memiliki lini usaha sejenis.

Hasil penelaahan lainnya Pansus juga menemukan kenyataan bahwa struktur manajemen BUMD yang jauh dari ideal. Aufa menyebut, pihaknya menemukan jajaran direksi dan komisaris yang jumlahnya berlebihan, namun tidak sebanding dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan.

“Ada struktur yang memang tidak ideal. Bahkan yang secara struktur terlihat ideal pun, faktanya belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal,” ungkapnya.

Kondisi ini dinilai menjadi alarm keras bagi tata kelola BUMD di Jawa Timur. Alih-alih menjadi instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagian BUMD justru terkesan menjadi ajang penumpukan jabatan tanpa capaian kinerja yang jelas.

Aufa menegaskan, terdapat dua fokus utama yang saat ini menjadi perhatian serius Pansus BUMD DPRD Jatim, yakni efektivitas core bisnis dan optimalisasi struktur manajemen. Keduanya dinilai krusial agar BUMD benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

“Ini baru awal. Masih banyak hal yang sedang kami dalami dan gali. Temuan-temuan Pansus akan kami sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur secara bertahap, sesuai progres kinerja Pansus,” pungkasnya. Nang

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita