SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Keberatan hukum yang diajukan warga Perumahan Mutiara Regency terhadap rencana pembongkaran tembok pembatas dengan Perumahan Mutiara City dinyatakan dikabulkan secara hukum. Hal tersebut mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kuasa hukum warga Perumahan Mutiara Regency, Urip Prayitno, menyampaikan bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, Bupati Sidoarjo tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan yang diajukan warga.
“Surat keberatan kami ajukan pada 31 Desember 2025. Sampai 15 Januari 2026 tidak ada respons. Karena telah melewati tenggang waktu 10 hari kerja, sesuai Pasal 77 ayat (5), keberatan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum,” ujar Urip dalam konferensi pers, Jumat (16/1/2026).
Keberatan itu diajukan terkait rencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membongkar tembok pembatas antara Perumahan Mutiara Regency dan Perumahan Mutiara City. Menurut Urip, rencana pembongkaran tersebut dilakukan tanpa didahului kelengkapan dokumen hukum tata ruang dan perencanaan kawasan.
Urip menegaskan, sebelum pembongkaran dapat dilakukan, pemerintah daerah wajib memenuhi sejumlah ketentuan, di antaranya penyusunan dan penyesuaian dokumen tata ruang, perizinan pengembangan Perumahan Mutiara City, serta kajian dampak pasca-integrasi kawasan.
Selain itu, pihaknya juga meminta adanya audiensi khusus dengan warga untuk membahas dampak sosial dan keamanan apabila pembongkaran tetap direncanakan.
Sebelumnya, upaya pembongkaran sempat dilakukan pada 30 Desember 2025 dengan melibatkan personel gabungan dari Dinas P2CKTR, Satpol PP, kepolisian, dan TNI. Namun, upaya tersebut gagal setelah mendapat penolakan dari warga di lokasi.
Meski keberatan warga telah dikabulkan secara hukum, Urip menyatakan pihaknya tetap melanjutkan pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Selain itu, warga juga mendorong DPRD Sidoarjo untuk membentuk panitia khusus guna menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam kebijakan tersebut.
Pada Senin (19/1/2026), pihaknya juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Bupati Sidoarjo untuk meminta penerbitan keputusan tertulis sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya keberatan warga sesuai ketentuan undang-undang.
Penulis : Irwan
Editor : Irwan
