JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait pemberitaan pers wajib melalui mekanisme di Dewan Pers terlebih dahulu, bukan langsung menempuh jalur pidana maupun perdata. Keputusan ini memperkuat kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai ketentuan hukum utama (lex specialis) dalam menangani persoalan jurnalistik di Indonesia.
Mahkamah menyampaikan penegasan tersebut dalam pertimbangan putusan perkara pengujian materiil UU Pers. MK menyatakan bahwa prosedur keberatan melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi di Dewan Pers merupakan langkah konstitusional untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus melindungi hak asasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.
”Penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers adalah perwujudan dari fungsi mediasi dan pengawasan mandiri komunitas pers,” ujar Hakim Konstitusi dalam sidangnya.
MK menilai bahwa membawa sengketa pers langsung ke ranah kepolisian atau pengadilan tanpa melewati Dewan Pers dapat mengancam kebebasan berekspresi dan prinsip demokrasi.
Dalam putusan tersebut, MK menjelaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengedepankan nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pers.
Jika masyarakat melaporkan produk jurnalistik, polisi seharusnya mengarahkan pelapor untuk menempuh prosedur di Dewan Pers guna menentukan apakah karya tersebut melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.
Langkah ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi terhadap wartawan yang menjalankan tugas profesinya.
MK berpendapat bahwa mekanisme internal pers jauh lebih efektif dalam memulihkan nama baik seseorang melalui koreksi informasi, dibandingkan dengan penjatuhan hukuman penjara atau denda yang tidak langsung memperbaiki kesalahan data dalam pemberitaan.
Dengan putusan ini, MK mengharapkan tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara pers.
Masyarakat dan penegak hukum wajib menghormati independensi Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang memediasi serta memberikan penilaian teknis terhadap sengketa informasi di ruang publik.
