YOGYAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah mengoptimalkan pemulihan status kepesertaan 21.000 warga penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Langkah ini bertujuan agar warga terdampak dapat segera mengakses kembali layanan kesehatan, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat medis.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menyampaikan informasi tersebut dalam jumpa pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, Jumat (6/2). Emma mengungkapkan bahwa mayoritas warga baru menyadari status kepesertaan mereka tidak aktif saat hendak berobat di fasilitas kesehatan.
“Peserta baru mengetahui statusnya tidak aktif saat mendatangi rumah sakit. Setelah itu, mereka menanyakan prosedurnya ke layanan Jamkesda,” ujar Emma.
Emma menjelaskan bahwa penonaktifan ini menyasar peserta yang iurannya dibiayai oleh APBN. Namun, ia menegaskan bahwa warga Kota Yogyakarta tidak perlu khawatir karena kota ini menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Status tersebut memberikan keistimewaan berupa proses reaktivasi kepesertaan yang lebih cepat bagi warga kelas 3 yang bukan berstatus karyawan.
Untuk menangani lonjakan pemohon, Dinkes menyiagakan tujuh petugas Jamkesda di Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Yogyakarta sejak Senin (2/2). Layanan tatap muka ini dibatasi maksimal 350 pemohon per hari. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan pemulihan secara daring melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) maupun layanan WhatsApp pada jam kerja.
Dinkes memberikan prioritas utama kepada pasien dengan kondisi medis mendesak, seperti warga yang membutuhkan layanan hemodialisis (cuci darah) dan kemoterapi. Emma menekankan bahwa proses aktivasi tetap memerlukan waktu karena verifikasi dilakukan secara individual oleh BPJS Kesehatan dan terkadang melibatkan Dinas Sosial untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Waryono, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan. Hingga empat hari terakhir, tim telah melayani sekitar 1.300 peserta.
“Kami menggunakan tujuh akun akses untuk mempercepat proses aktivasi data ke BPJS. Kami mengimbau masyarakat untuk melampirkan KTP, Kartu Keluarga, dan surat rujukan khusus untuk kasus darurat agar dapat kami prioritaskan,” kata Waryono.
Pemerintah Kota Yogyakarta memohon pengertian masyarakat terkait keterbatasan kuota pelayanan harian dan memastikan bahwa seluruh proses verifikasi terus berjalan agar jaminan kesehatan warga kembali normal.
