Bupati Bandung Lepas Pelatihan ASN Berbasis Spiritual
KABUPATEN BANDUNG, KANALINDONESIA.COM : Bupati Bandung, Kang Dadang Supriatna, secara resmi melepas peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas ASN Jabatan Manajerial Berbasis Nilai Spiritual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bekerja sama dengan Yayasan Islam Internasional Asy-Syifa Wal Mahmuudiyyah. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati, Soreang, Selasa (10/2/2026).
Pelatihan ini mengusung tema “Sinergi Penguatan Kebijakan Pimpinan Berbasis Nilai-Nilai Spiritual dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Melayani.” Peserta merupakan ASN pada jabatan manajerial, khususnya pejabat administrator, yang memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Dalam sambutannya, Kang Dadang Supriatna menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan pada level jabatan manajerial menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan, kecepatan kerja, serta mutu pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur tidak cukup hanya mengandalkan penguatan kemampuan teknis dan manajerial. Lebih dari itu, aparatur pemerintah harus dibangun dengan karakter kuat, berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual.
“Kepemimpinan yang baik bukan hanya soal kemampuan mengelola program, tetapi juga bagaimana membangun integritas diri dan kepekaan melayani masyarakat. Di sinilah peran nilai-nilai spiritual menjadi sangat penting,” ujar Kang DS.
Ia meyakini, pelaksanaan pelatihan yang melibatkan lingkungan pesantren sebagai ruang pembelajaran akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi para peserta.
“Saya meyakini dengan menghadirkan lingkungan pesantren sebagai ruang pembelajaran, pelatihan ini akan memberikan pengalaman yang lebih mendalam, tidak hanya pada tataran intelektual, tetapi juga dalam pembentukan karakter aparatur,” pungkasnya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap para pejabat administrator mampu menjadi motor penggerak kebijakan yang berintegritas, responsif, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin humanis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (Fey)











