Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah Wartawan dengan sertifikat UKW Utama dan Ketua PWI Ponorogo
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab). Perpanjangan masa pendaftaran seleksi terbuka menjadi sinyal kuat adanya stagnasi kaderisasi di internal birokrasi. Hingga batas waktu awal, kuota pendaftar minimal belum terpenuhi, memaksa panitia seleksi (Pansel) untuk memutar otak.
Minimnya pelamar bukan sekadar persoalan kurangnya minat, melainkan akumulasi dari masalah struktural dan kebijakan masa lalu yang kini meledak di permukaan.
Syarat mutlak untuk menduduki jabatan Sekda (Eselon IIA) adalah telah lulus Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) Tingkat II atau Sespim. Fakta di lapangan menunjukkan sangat sedikit pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo yang memiliki sertifikat ini.
Ada indikasi kuat bahwa pada era kepemimpinan Sekda sebelumnya, pengiriman pejabat untuk mengikuti Diklat PIM II tidak dilakukan secara masif atau terencana (skema succession planning yang buruk). Hal ini menciptakan celah (gap) kompetensi administratif yang fatal saat ini.
Secara kepangkatan/ eselon, banyak pejabat di Ponorogo yang sebenarnya sudah memenuhi syarat (Eselon IIB). Namun, mereka terbentur aturan batas usia maksimal.
Banyak pejabat potensial yang secara senioritas mumpuni, namun usianya sudah mendekati masa pensiun (purna tugas).
Aturan membatasi usia pendaftar maksimal 58 tahun pada saat pelantikan. Hal ini menggugurkan deretan pemain lama yang secara pengalaman sebenarnya sangat matang.
Jabatan Sekda adalah titik temu antara kepentingan birokrasi dan kebijakan politik kepala daerah. Minimnya pendaftar bisa jadi mencerminkan sikap wait and see dari para pejabat yang enggan terjebak dalam pusaran beban kerja tinggi dan risiko jabatan di tengah dinamika politik lokal yang dinamis.
Jika kondisi ini terus berlanjut, beberapa skenario kemungkinan besar akan terjadi Open Recruitment Lintas Daerah, Pansel kemungkinan besar akan membuka pintu bagi pejabat dari luar Ponorogo (Magetan, Madiun, atau Pemprov Jatim). Ini berisiko memicu resistensi internal namun menjamin kursi terisi.
Kedua penunjukan Penjabat (Pj) berkepanjangan, jika seleksi tetap gagal, jabatan akan terus diisi oleh Pj. Hal ini kurang ideal karena Pj memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan kebijakan strategis dan anggaran.
Akselerasi Diklat PIM, Pemkab akan dipaksa melakukan cuci gudang kaderisasi dengan mengirim pejabat muda potensial secara besar-besaran untuk sekolah sespim guna persiapan jangka panjang.
Kekosongan peminat ini adalah rapor merah bagi sistem manajemen talenta di Ponorogo pada tahun-tahun sebelumnya.
Warisan kebijakan yang tidak memprioritaskan sekolah kepemimpinan bagi bawahannya kini menyebabkan kelangkaan figur pemimpin yang siap pakai. Ponorogo saat ini sedang memanen apa yang (tidak) ditanam di masa lalu.
