SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Pasca mendapat sorotan terkait
operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur, upaya melakukan pembenahan terus dilakukan oleh penyelengara dapur SPPG.
Kabar baik ini disampaikan wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang mengabarkan Jumlah dapur yang sempat dihentikan sementara sudah berkurang signifikan. Dari 778 yang di suspend tersisa 213 SPPG tersebar di beberapa Kabupaten/Kota Jawa Timur. Menurut Emil yang juga Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ini terjadi setelah sebagian besar dapur SPPG yang sebelumnya disetop telah kembali beroperasi setelah dilakukan pembaruan data dan validasi ulang.
“Setelah dilakukan verifikasi kembali, jumlah SPPG di Jawa Timur yang masih dihentikan kini tinggal 213 unit,” ujar Emil.
Seperti yang sudah diberitakan penghentian sementara dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terhadap sejumlah dapur yang dinilai belum memenuhi persyaratan dasar operasional.
Data awal, dari total 1.512 SPPG di wilayah Jawa yang dihentikan sementara, 788 unit diantaranya berada di Jawa Timur, sebagai Jumlah terbanyak dibanding provinsi lain. Dengan rincian
Jawa Barat 350 unit, DI Yogyakarta 208 unit, Banten 62 unit, DKI Jakarta 50 unit, dan Jawa Tengah 54 unit.
Usai pengumuman dipending itu, sebagian besar langsung melakukan pembenahan yang secara administrasi dan fasilitas mereka dapat kembali beroperasi.
Hal itu tertuang dalam surat pembaruan dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN kepada para kepala SPPG di Jawa Timur. Surat diteken langsung oleh Brigjend TNI Albertus Donny Dewantoro.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya telah diterbitkan Surat Pemberhentian Sementara Operasional Nomor 841/D.TWS/03/2026 tanggal 11 Maret 2026. Namun setelah dilakukan pembaruan dan validasi data operasional SPPG, surat tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Evaluasi ulang dilakukan terhadap beberapa aspek penting operasional dapur MBG. Di antaranya SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum tersedia tempat tinggal bagi kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.
Karena itu, BGN menetapkan Perubahan I atas pemberhentian sementara operasional SPPG, yang berlaku hingga masing-masing dapur melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.
Emil menegaskan pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses perbaikan dapat berjalan cepat tanpa mengganggu pelaksanaan program MBG.
“Yang penting standar operasional terpenuhi. Program MBG harus tetap berjalan, tetapi aspek kesehatan, higienitas, dan tata kelola dapur juga harus dijaga,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pengelola SPPG segera melengkapi kekurangan administrasi maupun fasilitas sehingga operasional dapur MBG di Jawa Timur bisa kembali normal sepenuhnya.
Emil Dardak mengatakan Pemprov Jatim selama ini terus menyampaikan berbagai laporan dan keluhan terkait operasional SPPG kepada pemerintah pusat melalui jalur komunikasi resmi.
Menurut Emil, koordinasi dilakukan secara terpusat melalui satu pintu komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap temuan di lapangan langsung disampaikan melalui forum koordinasi yang melibatkan para ketua satgas MBG di seluruh Jawa Timur.
“Kami selalu menyampaikan komunikasi satu pintu. Keluhan-keluhan di lapangan kami sampaikan melalui grup koordinasi ketua Satgas MBG se-Jawa Timur yang beranggotakan 43 orang,” ujar Emil.
Melalui forum tersebut, berbagai laporan terkait kualitas layanan SPPG, termasuk persoalan menu makanan hingga standar operasional dapur, langsung diteruskan kepada BGN.
