SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Proyek pembangunan Gedung Instalasi Farmasi senilai Rp22,9 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran mendapat sorotan tajam dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Dinilai ugal-ugalan ditengah efesiensi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan dipanggil Komisi bidang kesra ini berniat meminta penjelasan terkait urgensi proyek ini.
Pemanggilan ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim. Politiisi PAN ini menegaskan langkah pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Kami akan memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan secara detail terkait urgensi proyek tersebut. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, setiap belanja harus benar-benar berbasis prioritas,” ujar Suli Daim, Kamis (2/4/2026).
Bagi Komisi E, proyek dengan biaya dari APBD 2026 tersebut perlu selayaknya dikaji terlebih dahulu terutama dari sisi kebutuhan mendesak dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Sebab besarnya nilai anggaran yang mencapai hampir Rp23 miliar harus diimbangi dengan argumentasi yang kuat dari pemerintah daerah.
“Jangan sampai di satu sisi kita bicara efisiensi, tetapi di sisi lain ada belanja besar yang belum jelas urgensinya. Ini harus sinkron,” tegasnya.
Meski mengakui bahwa keberadaan gedung instalasi farmasi memiliki peran penting dalam mendukung sistem distribusi dan penyimpanan obat yang lebih baik namun dirinya menilai timing pelaksanaan proyek tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Komisi E, lanjutnya, akan mendalami berbagai aspek, mulai dari perencanaan, kebutuhan riil di lapangan, hingga potensi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jika dinilai belum mendesak, opsi penjadwalan ulang proyek juga akan dipertimbangkan.
“Kalau memang belum prioritas, tentu bisa kita dorong untuk ditunda atau dijadwalkan ulang. Prinsipnya, anggaran harus digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Rencana pemanggilan ini sekaligus menjadi bentuk dorongan DPRD agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih transparan dalam menyusun dan menjalankan program belanja, khususnya di sektor kesehatan.
Hingga kini, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pemanggilan tersebut maupun penjelasan detail mengenai urgensi proyek pembangunan gedung farmasi dimaksud. Nang
