SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Suasana mendung menghiasi Pemprov Jatim. Ini setelah salah satu pejabatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.
Pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.
Aris dan 2 anak buahnya disebut penyidik diduga melakukan praktik pemerasan yang dilakukan dengan cara memperlambat proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Ke dua anak buah Aris yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Ony Setiawan selaku Kepala Bidang Pertambangan serta seorang pejabat berinisial H yang menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanam.
Kejaksaan Jatim melalui Asisten Pidana Khusus Wagiyo mengatakan penetapan tersangka ini, setelah penyidik menemukan bukti awal yang cukup terkait dugaan praktik pungutan liar hingga pemerasan dalam proses penerbitan perizinan.
“Proses penyelidikan ini sebelumnya kami lakukan secara senyap sejak menerima laporan dari masyarakat, khususnya para pemohon izin. Dari situ ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur,” kata Wagiyo, Jumat (17/4/2026).
Untuk penetapan sebagai tersangka ketiganya dilakukan pada Jumat, 17 April 2026 setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dari hasil pemeriksaan saksi, dokumen administrasi perizinan, hingga bukti elektronik.
Pada prakteknya, mereka diduga menarik sejumlah uang bagi pemohon izin. Jika tidak, maka pemohon akan mengalami hambatan administratif meskipun seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap.
“Modusnya, proses perizinan yang seharusnya berjalan melalui OSS diduga diperlambat. Pemohon yang tidak memberikan sejumlah uang mengalami hambatan meskipun syaratnya sudah lengkap,” ujarnya.
Sejumlah uang ditemukan penyidik saat dilakukan penggeledahan ini, penyidik menemukan besaran uang yang diduga diminta kepada pemohon bervariasi, antara lain perizinan pertambangan dengan katagori :
- Perpanjangan izin: Rp50 juta hingga Rp100 juta
- Izin baru: Rp50 juta hingga Rp200 juta
Perizinan pengusahaan air tanah (SIPA) - Rp5 juta hingga Rp20 juta per pengajuan
- Total pungutan per izin diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp80 juta
Dana tersebut diduga dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk kepala dinas.
Padahal, kata Wagiyo, sesuai ketentuan yang berlaku, layanan perizinan tersebut tidak dipungut biaya selain pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam proses penggeledahan yang dilakukan di kantor maupun rumah para pihak terkait, penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dan dana dalam rekening dengan total mencapai Rp2,36 miliar.
“Dimana kami amankan baranf bukti uang dari tersangka Aris Mukiyono amankan uang tunai Rp259.100.000, Rekening BCA Rp109.039.809,49, Rekening Mandiri sebesar Rp126.864.331 sehingga total mencapai Rp494.414.140,49,” tuturnya.
Sedangkan dari tersangka Ony Setiawan amankan uang tunai sebesar Rp1.644.550.000, dari tersangka H memperoleh rekening BCA sebesar Rp229.685.625 dengan total keseluruhan barang bukti uang yang diamankan penyidik mencapai Rp2.369.239.765,49. Nang
