SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengaku kaget dan prihatin dengan penggeledahan dan penetapan Penetapan tersangka pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim oleh kejaksaan.
Sebagai mitra komisi D, Abdul Halim sangat menyayangkan atas kondisi yang menimpa institusi yang membidangi pertambangan dan energi ini. Namun Halim mendukung semua proses hukum yang akan dilakukan Kejaksaan, apalagi ada unsur yang merugikan masyarakat.
“Kami (DPRD Jatim) menghormati proses hukum Kejati Jatim dilakukan pada Dinas ESDM,” terang Abdul Halim.
“Ini peringatan pada semua mitra kerja, khususnya mitra kerja komisi D untuk tidak mencederai pada bentuk pelayanan terhadap rakyat,” kata Politiisi yang juga Ketua IKA Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
Dengan kejadian ini Komisi nya mendorong mitra kerjanya, untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat secara transparan, akuntabel, dan terus menjaga integritas. Sebenarnya kinerja ESDM Pemprov Jatim sesuai laporan Bulan Maret 2026 di DPRD Jatim termasuk baik. Namun dengan penggeledahan akibat dugaan pungli perijinan pertambangan tentu mengagetkan banyak pihak.
Sementara sumber Pidsus Kejati Jatim membawa Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim, Ony Setiawa Rabu 17 April 2026 malam. Kabid Oni diminta keterangan terkait lanjutan aliran dana pungli perijinan tambang. Pidsus Kejati Jatim juga dikabarkan membawa beberapa PNS di lingkungan kantor ESDM Jatim ke kantor Kejati Jatim. Nang
