SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Upaya enam terdakwa kasus dugaan korupsi terkait PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) untuk lolos dari jerat hukum kandas.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, menolak seluruh eksepsi yang diajukan penasihat hukum.
Putusan sela dibacakan Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, dalam sidang terbuka, Rabu (22/4/2026). Dalam amar putusannya, hakim menegaskan keberatan para terdakwa tidak dapat diterima.
“Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,” tegas Ratna di ruang sidang.
Enam terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, diantaranya Ardi Wahyu Basuki, Firman Yansyang M, Dewi Wahyu Setyawan, Made Yuni Kristina, Hendrik, dan Erna Hayu. Mereka merupakan jajaran petinggi PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak dalil penasihat hukum, yang menyebut dakwaan jaksa batal demi hukum. Serta menganggap perkara masuk ranah perdata.
Hakim menegaskan, perkara tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan tipikor.
Selain itu, majelis menilai surat dakwaan jaksa telah memenuhi ketentuan formil dan materiel sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
Dakwaan dinilai disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Termasuk memuat waktu, tempat, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, proses hukum kini memasuki tahap pembuktian. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi serta alat bukti, untuk menguatkan dakwaan.
Sidang lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak jaksa. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat keterkaitannya dengan sektor strategis kepelabuhanan di Surabaya. ANto
