SURABAYA KANALINDONESIA COM – Situasi fiskal yang tidak ideal ternyata bukan kendala bagi sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas melayani para wakil rakyat menjalankan tugasnya yaitu hak budgeting ( menyusun anggaran) hak Monitoring (pengawasan) dan Regulasi (pembuat aturan).
Tekanan efisiensi anggaran yang tak terhindarkan ini justru mengahasilkan banyak inovasi. Sejumlah kebijakan pun dibuat, termasuk skema Work From Home (WFH).
Ali Kuncoro sebagai sekretaris DPRD Jatim tetap berupaya agar performa lembaga tetap terjaga bahkan mampu memberi tren positif. Terbaru, Setwan DPRD Jatim menempati peringkat kedua terbaik senilai 98,78 persen dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif. Posisi tersebut berada tepat di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur sebesar 99,44 persen. Capaian itu menegaskan bahwa kinerja birokrasi tetap moncer di tengah berbagai keterbatasan.
Menjadi salah satu pembicara dalam acara Diskusi Indrapura yang digelar Pokja Indrapura, dengan tema Memotret Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026 yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jatim, Rabu (29/4/2026), bersama Wakil Ketua Komisi A Budiono dan Komisionir Komisi Informasi Solehudin, Sekretaris DPRD Jawa Timur Ali Kuncoro menegaskan, efisiensi bukan menjadi penghambat produktivitas. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru menjadi kunci menjaga kinerja tetap optimal.
“Di tengah efisiensi dan WFH, kami tetap aktif dan produktif. Kehadiran Pokja Indrapura juga sangat membantu, termasuk dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi,” ujarnya.
Ia mengibaratkan sekretariat DPRD Jatim sebagai kendaraan besar yang harus terus melaju meski menghadapi tekanan fiskal. Karena itu, diperlukan strategi adaptif tanpa menghilangkan fungsi representatif kepada masyarakat.
“Ada tiga hal yang kami lakukan, yakni penyesuaian tanpa kehilangan ruh representatif, inovasi berbasis prioritas, serta keselarasan dengan program pemerintah seperti Nawa Bhakti Satya dan Asta Cita,” jelas Ali.
Ali juga menekankan pentingnya pelayanan paripurna. Menurutnya, satu keluhan dari anggota dewan menjadi indikator bahwa sistem belum berjalan maksimal.
“Kalau masih ada komplain, berarti kita harus berbenah. Pelayanan harus tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Budiono mengapresiasi langkah sekretariat dalam menyikapi kebijakan efisiensi fiskal.
“Di tengah efisiensi dan WFH, kinerja Setwan DPRD Jatim sudah tepat. Semangat kebersamaan dan kerja maksimal tetap terjaga,” ujarnya.
Budiono juga menyoroti langkah konkret efisiensi, termasuk penghematan energi dan BBM. Ia mengaku kini beralih menggunakan transportasi umum.
“Saya sekarang naik kereta api dari Bojonegoro ke Surabaya. Penghematan bisa sampai 50 liter BBM,” ungkapnya.
Senada, Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur, Solahudin, menyebut capaian tersebut sebagai bukti komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
“Bertepatan dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 30 April, Setwan DPRD Jatim selangkah di depan,” tuturnya.
Dari total 64 badan publik yang dievaluasi, hanya 18 yang meraih predikat informatif.
“Artinya, capaian Setwan DPRD Jatim ini bukan hal biasa, tetapi termasuk yang terbaik di Jawa Timur,” pungkasnya. Nang
