Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JATIM

Keracunan MBG Terjadi Lagi, DPRD Jatim Tanyakan Kinerja BGN, Rasiyo : Berarti gak turun lakukan pengawasan

Keracunan MBG Terjadi Lagi, DPRD Jatim Tanyakan Kinerja BGN, Rasiyo : Berarti gak turun lakukan pengawasan

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, kali ini di 12 sekolah di Surabaya tepatnya di wilayah Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan. Dari info yang berkembang ini terjadi di sejumlah sekolah dari TK, SD dan SMP dan sekitar 200 siswa mengalami keracunan usai mengkonsumsi menu MBG, Senin (11/5/2026).

Peristiwa keracunan MBG sepertinya menjadi peristiwa yang rutin terjadi. Sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo menengarai adanya kelalaian dari banyak pihak yang membuat peristiwa ini terjadi lagi. Sebab di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah ada standar yang jelas.

“Di SPPG kan sudah ada standarisas, kalau terjadi lagi ya berarti ada yang salah dari SOP nya, saya juga heran kenapa kok gitu ya ?” Kata Rasiyo, Senin (11/5/2026).

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini lantas mempertanyakan kinerja Badan Gizi Nasional yang ada di tingkatan daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Rasiyo menengarai BGN tidak maksimal dalam melakukan pengawasan

“Ya berarti kan gak turun, kelihatannya gak optimal karena terlalu banyak SPPG nya, soalnya kan kejadiannya terus. Harusnya kan kalau ada sekali kejadian dievaluasi kenapa sih ini kok terjadi. Lalu pengawasannya dibagi. Kalau gak diawasi ya kan namanya manusia bisa ngawur,” kata Rasiyo lagi.

Harusnya kata mantan Sekdaprov Jatim ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan tugasnya agar kejadian ini tidak terus berlangsung.

“BGN harus ngecek. Kalau terjadi begini, terus ada protes, siapa yang tangung jawabnya ?” tanya Rasiyo.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku telah meminta Dinas Kesehatan untuk segera melakukan pengecekan dan penanganan terhadap para siswa terdampak.

“Kepala Dinkes lagi mengecek bagaimana pertama penanganan dan situasinya. Jadi mohon waktu,” ujar Emil.

Ia memastikan pemerintah akan segera menyampaikan perkembangan terbaru terkait insiden dugaan keracunan tersebut setelah proses pendataan dan pemeriksaan selesai dilakukan.

“Hari ini juga kami akan berikan informasi terbaru terkait hal ini,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi, Emil menjelaskan kewenangan utama berada pada BGN. Menurutnya, selama ini telah menerapkan sanksi terhadap SPPG yang mengalami insiden dalam pelaksanaan program MBG.

“Kewenangan pemberian sanksi tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN. BGN telah menerapkan sanksi untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden,” katanya.

Sementara itu soal sanksi SPPG imbas dugaan keracunan di Surabaya, Emil akan membahasnya nanti. “Kita fokus sama insiden (keracunan) yang terjadi di Surabaya hari ini dulu ya,” katanya.

Ratusan siswa yang mengalami keracunan itu mengeluhkan sakit perut hingga muntah-muntah.

Saat ini siswa-siswa yang mengalami keracunan saat ini sudah mendapat perawatan di Puskesmas Tembok Dukuh dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RSIA IBI) Surabaya. Nang

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita