SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah ratusan pelajar di Kota Surabaya mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing usai mengkonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, pada Senin (11/5/2026).
Sedikitnya 200 siswa dari 12 sekolah harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tembok Dukuh, bahkan beberapa di antaranya sempat dirujuk ke rumah sakit.
Peristiwa tersebut langsung mendapat respons cepat dari Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Langkah tegas itu mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, yang menilai keputusan penutupan sementara sudah tepat demi mencegah munculnya korban baru. Meski Wawali Surabaya Armuji sempat melakukan sidak SPPG tersebut dan menemukan fakta kebersihan dapur penyedia MBG itu.
Namun Langkah tegas BGN tetap patut diapresiasi, sebagaimana yang disampaikan anggota DPD RI Komite III Lia Istifhama, Selasa 12 Mei 2026, di kediamannya.
Senator Jatim itu menjelaskan bahwa langkah tegas BGN Korwil Jatim sangat tepat, sembari menunggu hasil laboratorium yang menguji kelayakan makanan yang disajikan pada siswa di 12 sekolah itu.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, Langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat.”
Meski mengapresiasi Langkah BGN, politisi itu tetap memberikan catatan kritisnya.
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini kan bukan peristiwa pertama. Tapi ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif.”
Secara tegas, ia menyoroti langkah preventif mengingat penerima adalah anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil.
“Nah, bagaimana langkah preventif? Disini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian, sangat mungkin terjadi.
“Apalagi dengan target penerima adalah anak-anak maupun kelompok rentan, maka higienitas dalam proses pengolahan sampai penyajian tentu akan sangat diperlukan. Contoh yang terjadi di Tembok Dukuh itu. Siswa mengaku bumbu krengsengan ada rasa pahit. Nah, apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut?”
“Dan apakah memasak dilakukan 3000 porsi sekaligus? Misal proses pengolahan dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai 3000 porsi, maka per pengolahan saat mau disajikan, tentu harus dicoba terlebih dahulu oleh mereka. Jangan sampai dicoba pada pengolahan sekian porsi yang pertama, berikutnya tidak, maka resiko keracunan akan terus berpotensi terjadi.”
Usut punya usut, legislator itu telah menyinggung masalah yang bisa muncul akibat 3000 porsi menu MBG.
