CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Cirebon terkait dugaan penyimpangan dan kebocoran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6,9 miliar. Dugaan tersebut mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang kini menjadi perhatian publik.
Dalam permohonan audiensi itu, FORMASI meminta Bupati Cirebon menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bersama Inspektorat Daerah guna memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai dugaan kebocoran anggaran BOS yang nilainya hampir mencapai Rp7 miliar tersebut.
Sekretaris Jenderal POSBAKUM FORMASI, Adv. Shella Nurazizah, SH., didampingi Wakil Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak FORMASI, Tri Retno Anindita, S.Pd., C.Me., menilai audiensi tersebut penting dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“Publik harus mengetahui bagaimana pengelolaan Dana BOS bisa sampai terjadi dugaan kebocoran anggaran hampir Rp7 miliar. Ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam pengawasan dan tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon,” ujar Shella, Selasa (19/5/2026).
Menurut FORMASI, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan kebutuhan siswa di sekolah. Karena itu, dugaan penyimpangan tersebut harus diusut secara menyeluruh dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.
Selain meminta penjelasan dari pemerintah daerah, FORMASI juga mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan internal pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Langkah itu dinilai penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Cirebon.
FORMASI menegaskan akan terus mengawal persoalan dugaan kebocoran Dana BOS tersebut hingga terdapat kejelasan serta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
