Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah: Ketua PWI Ponorogo , Wartawan dengan Sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Seratus delapan belas tahun yang lalu, fajar peradaban modern Indonesia mulai merekah ketika Boedi Oetomo didirikan pada 20 Mei 1908. Kala itu, senjata utama para priayi muda dan kaum terpelajar bukanlah bambu runcing, melainkan pena, gagasan, dan organisasi. Mereka sadar, musuh terbesar bangsa bukan sekadar kekuatan militer kolonial, melainkan kebodohan, ketertinggalan, dan segregasi informasi yang sengaja dipelihara oleh penjajah.
Hari ini, Rabu, 20 Mei 2026, kita kembali berdiri memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI mengusung tema yang sangat filosofis sekaligus menantang Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.
Sebagai kuli tinta yang sehari-hari mengunyah dinamika informasi di akar rumput khususnya di Bumi Reog Ponorogo tema ini terasa seperti alarm pengingat yang berdering kencang di telinga kita semua. Siapakah tunas bangsa itu? Mereka adalah anak-anak kita, generasi Z dan Alfa, yang hari ini tumbuh besar di dalam dekapan gawai dan belantara algoritma ruang digital.
Pertanyaannya kemudian: Sudahkah kita benar-benar menjaga mereka untuk menegakkan kedaulatan negara? Atau jangan-jangan, kita sedang membiarkan tunas-tunas ini layu sebelum berkembang akibat serbuan polusi informasi?
Bila seabad lalu Bung Karno berteriak tentang pentingnya kedaulatan politik dan ekonomi, maka di tahun 2026 ini, medan pertempuran kedaulatan itu telah bergeser ke ranah kedaulatan digital dan kognitif. Tunas-tunas bangsa kita setiap hari dihujani oleh hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga radikalisme yang dikemas menarik lewat video pendek berdurasi belasan detik.
Di sinilah relevansi Hari Kebangkitan Nasional harus kita redefinisi. Kebangkitan hari ini tidak lagi menuntut kita angkat senjata atau sekadar menggelar upacara seremonial berpakaian Korpri tepat pukul 08.00 pagi. Kebangkitan nasional abad ini adalah gerakan semesta untuk membangun literasi teknologi dan benteng moral bagi generasi muda kita.
Jika media sosial dan ruang digital dibiarkan menjadi belantara tanpa panduan, maka tunas bangsa akan tumbuh bengkok. Mereka akan kehilangan akar budaya ketimuran, tercerabut dari nilai-nilai gotong royong, dan mudah diadu domba oleh kepentingan global yang merongrong kedaulatan NKRI.
Sebagai insan pers yang memegang mandat profesionalitas terlebih melalui sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama saya memandang bahwa komunitas pers memikul tanggung jawab moral yang sangat berat dalam menyukseskan tema Harkitnas tahun ini.
Pers tidak boleh sekadar menjadi penonton atau justru ikut-ikutan larut dalam arus jurnalisme clickbait demi mengejar trafik ekonomi semata. Ketika ruang publik digital dipenuhi oleh sampah informasi yang berpotensi merusak mental tunas bangsa, pers harus hadir sebagai Clearing House (Rumah Penjernih) yang bertugas menyaring rumor, memverifikasi fakta, dan meluruskan disinformasi agar anak muda mendapatkan rujukan berita yang sehat; Mercusuar Edukasi, menyajikan konten-konten yang memantik daya kritis, cinta tanah air, dan optimisme masa depan; mitra strategis daerah, di Ponorogo, PWI terus berkomitmen menggandeng Pemerintah Kabupaten, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan untuk mengedukasi generasi muda agar bermedia sosial secara cerdas dan beradab.
Anak-anak yang duduk di bangku sekolah hari ini adalah potret wajah Indonesia 20 tahun ke depan, saat Indonesia Emas benar-benar di ambang pintu. Membiarkan mereka keracunan informasi hoaks sama saja dengan menggadaikan masa depan kedaulatan negara kita sendiri.
