PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Gelombang massa yang terdiri dari sekitar seribu guru honorer non-Dapodik memadati halaman Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Selasa (26/05/2026). Dengan mengenakan seragam hitam putih, para pendidik ini menuntut pengakuan resmi melalui pendataan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai syarat mutlak kepastian nasib mereka.
Aksi yang berlangsung tertib ini merupakan puncak keresahan para Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama bertahun-tahun merasa terhambat secara administratif. Tanpa masuk dalam sistem Dapodik, para guru ini tidak memiliki akses untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun program bantuan pusat lainnya.
Ketua Forum Guru Honorer Non-Dapodik Kabupaten Ponorogo, Mahmud Danuri, menegaskan bahwa kehadiran mereka murni untuk memperjuangkan kejelasan status para guru yang telah lama mengabdi.
“Aksi hari ini adalah aksi damai, menyuarakan aspirasi bahwa kami guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami tidak berniat buruk kepada pemerintah daerah, tetapi kami semua minta keberadaan kami diakui. Tolong pemerintah daerah, benang simpulnya itu ada di daerah. Saya minta segera ada regulasi untuk kami semua dimasukkan ke dalam Dapodik,” tegas Mahmud Danuri.
Aksi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Ponorogo. Anggota DPRD Ponorogo, Riyanto, yang hadir menemui massa, mengaku sangat prihatin dan terharu melihat kondisi para guru yang nasibnya masih terkatung-katung.
Ia berjanji akan mengawal proses diskusi antara perwakilan guru dengan pihak eksekutif.
“Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan sambutan, karena saya tahu persis kondisi guru-guru yang nasibnya seperti itu. Hampir saya tidak bisa mengurai kata-kata. Intinya kami menerima, kami melangsungkan dan mengawal apa aspirasi dari teman-teman guru GTT non-Dapodik. Bagaimana kita berikan masukan, harus ada match dari apa yang dimaui oleh teman-teman GTT dan pemerintah daerah karena kita tidak bisa lepas dari regulasi,” ujar Riyanto usai menemui massa aksi.
Persoalan utama belum dibukanya akses Dapodik bagi para guru honorer ini disebut-sebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah daerah dikabarkan terganjal aturan batas maksimal belanja pegawai yang telah melampaui ketentuan nasional.
Meski demikian, Riyanto berharap ada solusi 100% bagi para guru yang tergabung dalam forum ini agar mereka bisa segera masuk sistem dan berpeluang mengikuti seleksi P3K. Rata-rata guru ini telah mengabdi antara 6 hingga 10 tahun dengan honor yang sangat minim, berkisar antara Rp250.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan massa masih melakukan audiensi yang difasilitasi oleh Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
Para guru berharap pertemuan tersebut menghasilkan keputusan nyata yang berpihak pada kesejahteraan pendidik di bumi reog.
