PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kabar membanggakan datang dari Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Bertepatan dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei lalu, DPRD Ponorogo berhasil mengukuhkan diri sebagai salah satu yang terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Tidak tanggung-tanggung, Ponorogo sukses menduduki peringkat kedua, tepat di bawah Kabupaten Gresik yang berada di posisi pertama. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo di Gedung Grahadi, Surabaya.
Prestasi ini menjadi bukti nyata keseriusan Sekretariat DPRD Ponorogo dalam menghadirkan pelayanan informasi yang transparan bagi masyarakat. Melalui platform JDIH, warga kini semakin mudah mengakses berbagai produk hukum, mulai dari peraturan daerah (Perda) hingga inisiatif hukum lainnya secara digital.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menekankan bahwa fokus utama dari pengembangan JDIH adalah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas.
“Terkait dengan JDIH ini adalah bagaimana pelayanan informasi, termasuk di website-nya, tentang peraturan-peraturan yang ini menjadi keterbukaan kepada masyarakat. Masyarakat bisa langsung mengakses secara online, sehingga minimal mendekatkan masyarakat dengan sekretariat daerah, khususnya manakala ingin melihat peraturan daerah,” ujar Dwi Agus Prayitno saat memberikan keterangan.
Perjalanan meraih penghargaan ini rupanya memiliki cerita tersendiri. Dwi Agus mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 awal, Ponorogo sempat mendapatkan apresiasi namun di peringkat akhir. Bahkan, pada tahun 2025, nama Ponorogo sempat absen dari daftar penerima penghargaan.
Kondisi tersebut justru menjadi pemacu semangat bagi seluruh tim di Sekretariat DPRD untuk berbenah. Fokus perbaikan dilakukan pada kualitas layanan informasi agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh publik.
“Alhamdulillah, tahun ini kita agak fokus dengan teman-teman di Sekretariat DPRD. Bagaimana kita bisa menyediakan pelayanan informasi yang lebih jelas, dan hasilnya kita langsung di peringkat kedua. Harapannya sebenarnya di peringkat pertama, tapi ini sudah sangat kami syukuri,” tambahnya dengan nada optimis.
Dengan adanya layanan JDIH yang semakin optimal, diharapkan jarak antara pemerintah dan masyarakat semakin terkikis melalui digitalisasi informasi hukum yang kredibel dan mudah dijangkau. (ADV)
