PONOROGO, KANALINDONESIA.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi menaikkan status perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo tahun anggaran 2019–2024 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Tim penyidik mengambil langkah ini setelah menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam realisasi anggaran salah satu fasilitas wakil rakyat tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menjelaskan bahwa peningkatan status kasus ini berdasarkan hasil ekspos perkara yang melibatkan seluruh tim penyidik.
“Dari proses penyelidikan, kami telah menemukan peristiwa yang mengarah kepada tindak pidana. Setelah kami melakukan ekspos, tim berpendapat bahwa kasus ini layak naik ke tahap penyidikan untuk mencari dua alat bukti. Saat ini semua masih berproses,” ujar Zulmar Adhy Surya, Rabu (10/06/2026).
Untuk memperkuat bukti-bukti, penyidik Kejari Ponorogo bergerak cepat dengan menyita sejumlah dokumen penting. Dokumen tersebut meliputi berkas APBD tahun 2020 hingga 2023 dari Badan Pendapatan, Perubahan, dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo.
Selain itu, jaksa juga mengamankan register surat masuk terkait Tunjangan Perumahan tahun 2022–2023 dari Bagian Umum Setdakab Ponorogo, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Dewan (Sekwan).
Zulmar menambahkan bahwa pihaknya masih terus memanggil dan memeriksa sejumlah saksi secara intensif demi membuat terang perkara ini.
“Makanya itu yang kami dalami untuk mencari dua alat bukti. Dan kemudian ujungnya nanti siapa yang akan bertanggung jawab,” ungkap Zulmar.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa beberapa pejabat dan mantan anggota legislatif. Di antaranya adalah Plt Kepala BPPKAD Sriono, Kepala Bagian Umum Setdakab Erni Haris Mawanti, serta tiga mantan anggota DPRD Ponorogo periode 2019–2024, yaitu Eka Miftahul Huda, Nanang Budi Pangarso, dan Sumarno.
Di sisi lain, Plt Kepala BPPKAD Ponorogo, Sriono, membenarkan bahwa pihak kejaksaan telah mengamankan sejumlah dokumen APBD yang berkaitan dengan tunjangan perumahan tersebut.
“Tadi Buku APBD 2020 sampai 2023. Dipinjam (oleh penyidik),” pungkas Sriono.
