PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menandatangani nota kesepakatan bersama mengenai Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo.
Selain menyepakati perubahan Propemperda, rapat tersebut juga membahas usul persetujuan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pembentukan desa baru melalui mekanisme pemekaran. Langkah legislasi ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika pembangunan serta mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, memimpin langsung jalannya rapat paripurna yang telah memenuhi kuorum tersebut. Rapat juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa penyesuaian regulasi merupakan hal yang mutlak demi kepentingan daerah.
“Seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kebutuhan daerah, perubahan terhadap program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) merupakan suatu hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa agenda legislasi daerah tetap relevan, responsif, dan selaras dengan arah pembangunan serta kebutuhan masyarakat,” ujar Dwi Agus Prayitno.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo memandang pemekaran wilayah ini sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala geografis di wilayah selatan Ponorogo yang berbukit. Melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Bupati Ponorogo Hajah Lisdyarita menekankan pentingnya perpendekan jarak birokrasi bagi masyarakat desa.
“Pemekaran desa merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Wilayah desa yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa. Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa baru dari desa induk yang ada,” jelas Lisdyarita dalam sambutannya.
Perubahan Propemperda tahun 2026 ini mencakup pencabutan dua raperda lama serta penambahan enam raperda baru. Enam raperda baru yang masuk dalam program legislasi tersebut terdiri dari satu raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, serta lima raperda pembentukan desa baru. Lima desa yang diusulkan bertransformasi dari desa persiapan menjadi desa otonom meliputi Desa Sambinganen, Desa Galih, Desa Ngandel, dan Desa Puncak Mulyo di Kecamatan Ngrayun, serta Desa Argomulyo di Kecamatan Slahung.
Pemerintah daerah memecah draf regulasi pemekaran ini menjadi lima raperda terpisah demi memenuhi ketentuan teknis penyusunan undang-undang. Berdasarkan hasil harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Jawa Timur, penamaan peraturan daerah harus dibuat secara singkat, jelas, dan mencerminkan isi muatan secara spesifik per wilayah desa yang dibentuk.
Rapat paripurna ditutup setelah seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan persetujuan terhadap laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Selanjutnya, legislatif dan eksekutif akan membahas lima raperda pembentukan desa tersebut secara lebih mendalam pada tingkat komisi dan panitia khusus sebelum mengesahkannya menjadi peraturan daerah definitif. (ADV)
