JAKARTA, KANALINDONESIA.COM – Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Cirebon pada 15 Juni 2026 kini resmi diteruskan ke tingkat pusat. DPRD Kota Cirebon menyerahkan dokumen tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cirebon Raya kepada anggota DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Penyerahan aspirasi dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani bersama Anggota DPRD Kota Cirebon M. Noupel kepada Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, Kamis (18/6/2026). Selanjutnya, dokumen tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Aspirasi yang diteruskan berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cirebon Raya, yang terdiri dari HMI, IMM, HIMA Persis, GMNI, PMII, serta Aliansi BEM Cirebon Raya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani menegaskan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, suara mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang harus mendapat ruang untuk didengar oleh para pengambil kebijakan.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Tugas kami adalah memastikan aspirasi tersebut sampai kepada pihak yang berwenang,” ujar Harry.
Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga legislatif di tingkat pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat serta kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama yang mereka nilai mendesak untuk ditindaklanjuti pemerintah. Ketujuh tuntutan tersebut meliputi stabilisasi ekonomi nasional, penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghapusan dwifungsi TNI dan Polri, penghentian tindakan represif aparat, serta penegakan supremasi hukum.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan mahasiswa diterima oleh pimpinan DPRD Kota Cirebon, yakni Harry Saputra Gani, bersama Anggota DPRD M. Noupel dan Karso. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan tuntutan secara langsung dan meminta agar aspirasi mereka diteruskan ke pemerintah pusat.
Salah seorang perwakilan mahasiswa, Baedlowi Kamal, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan upaya untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, sejumlah kebijakan nasional perlu dievaluasi agar lebih efektif dalam menjawab kebutuhan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat melakukan perbaikan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Kamal.
Dengan diteruskannya dokumen tuntutan tersebut ke DPR RI, mahasiswa berharap aspirasi yang mereka suarakan tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi dapat menjadi bagian dari pembahasan dan evaluasi kebijakan di tingkat nasional.
