PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terus mendalami kasus dugaan penyimpangan dana tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Pada Rabu (1/7/2026), tim penyidik memanggil tiga orang anggota DPRD aktif dan dua orang mantan anggota DPRD Ponorogo untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Kelima orang yang dipanggil tersebut adalah Syamsudin dan Slamet Hariyanto (keduanya mantan anggota DPRD Ponorogo), serta Agung Riyanto, Puryono dan Mukhridon Romdloni yang merupakan anggota DPRD aktif.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, empat dari lima orang yang dipanggil memenuhi undangan penyidik sejak pagi hari. Puryono, Mukhridon Romdloni, Slamet Hariyanto, dan Syamsudin terlihat tiba di kantor Kejari Ponorogo sekitar pukul 09.00 WIB.
Sementara itu, legislator aktif lainnya, Agung Riyanto, baru mendatangi kantor kejaksaan pada siang hari. Proses pemeriksaan terhadap Agung baru selesai menjelang waktu magrib.
Ditemui usai pemeriksaan, Ardian Fahmi, kuasa hukum dari salah satu anggota DPRD aktif yang diperiksa memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan kliennya.
Ia menyebut kliennya dicecar sekitar 15 pertanyaan oleh tim penyidik seputar mekanisme administratif lahirnya tunjangan tersebut.
“Intinya yang ditanyakan soal administratif, bagaimana tunjangan itu ada dan tunjangan itu lahir. Semuanya menjawab bahwa tunjangan itu berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati). Perbup sendiri lahirnya dari mana, itu yang kemudian dicari oleh penyidik,” kata Ardian Fahmi.
Ardian juga menambahkan bahwa kliennya, yang merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar), sempat ditanya mengenai adanya appraisal (penilaian) ulang pada tahun 2022. Menurutnya, hal itu dilakukan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait adanya dugaan selisih kelebihan bayar yang ditemukan kejaksaan, pihak kliennya menyatakan sikap kooperatif.
“Kalau menurut jaksa ini ada selisih yang seharusnya tidak segitu. Ya intinya bersedia untuk mengembalikan jika memang ada kelebihan bayarnya itu,” pungkasnya.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ponorogo, Komang Ugra Jagiwirata, membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap para wakil rakyat dan mantan legislator tersebut.
“Benar, hari ini penyidik memintai keterangan 3 anggota DPRD aktif dan 2 mantan anggota DPRD,” ujar Komang Ugra.
Lebih lanjut, Komang menjelaskan bahwa pemanggilan ini berkaitan erat dengan penyelidikan dugaan penyelewengan dana tunjangan perumahan DPRD Ponorogo untuk tahun anggaran 2021–2023 dan tahun 2026.
Kasus ini tampaknya tengah diusut secara menyeluruh oleh korps adhyaksa. Sebelum melakukan pemanggilan hari ini, penyidik Kejari Ponorogo tercatat telah memeriksa sejumlah pihak terkait lainnya, di antaranya 4 orang mantan anggota DPRD Ponorogo periode sebelumnya; sekretaris dewan (Sekwan) yang saat ini menjabat serta mantan Sekwan; staf Sekretariat Dewan (Setwan), khususnya dari bagian Keuangan dan bagian Hukum; pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan regulasi atau pencairan dana tersebut.
Sebagai informasi, besaran tunjangan perumahan yang diterima oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo per bulannya untuk ketua DPRD berkisar Rp24 juta; Wakil Ketua DPRD Rp18 juta dan anggota DPRD Rp12 juta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Ponorogo masih terus melakukan pendalaman materi guna menentukan kelanjutan dari status kasus tunjangan perumahan tersebut.
