SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Ibu Kota Kecamatan ternyata tidak selamanya selalu ada bangunan sekolah Negeri. Ironi ini ternyata terjadi di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang statusnya adalah ibu kota kabupaten tetapi ternyata belum memiliki satu pun SMA maupun SMK Negeri,
Kondisi ini membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan miris dan memberi perhatian khusus. Politisi Golkar ini mendorong Pemprov Jatim segera mengkaji pendirian sekolah negeri agar kebutuhan pendidikan masyarakat tidak terus terabaikan.
Jairi mengatakan kebutuhan sekolah negeri di Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar selayaknya menjadi kajian serius. Meski begitu dia mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Dinas Pendidikan perlu melakukan asesmen ulang bersama Pemerintah Kabupaten Blitar terkait kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri, khususnya di kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten seperti Kanigoro. Pilihannya bisa mendirikan sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi negeri,” ujar Jairi saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (6/7/2026).
Menurutnya ada tiga aspek utama yang harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Pertama, pendirian sekolah negeri baru jangan sampai mengganggu keseimbangan penerimaan peserta didik di sekolah swasta yang selama ini telah berkontribusi menyediakan layanan pendidikan.
Point berikutnya adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan sekolah. Point ke dua ini akan bisa terwujud jika Pemprov dan Pemkab Blitar bersinergi dalam penyediaan lahan.
Hal berikutnya yang harus jadi pertimbangan tentu saja adalah kemampuan fiskal alias anggaran. Ketua DPD golkar Tulungagung ini mengatakan pemerintah perlu menghitung kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur agar pembangunan sekolah baru tidak membebani keuangan daerah.
“Kalau tiga aspek tersebut hasilnya positif, maka Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempertimbangkan pendirian SMA atau SMK Negeri di kecamatan yang hingga kini belum memilikinya, terutama di ibu kota kabupaten seperti Kanigoro,” tegasnya.
Jairi mengungkapkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Tulungagung juga masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum memiliki SMA maupun SMK Negeri.
Di Kabupaten Blitar, kecamatan yang dinilai masih membutuhkan sekolah negeri antara lain Kanigoro dan Wlingi. Sementara di Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Ngantru, Sumbergempol, Sendang, dan Pucanglaban.
Menurutnya, pemerataan akses pendidikan menengah harus menjadi perhatian pemerintah agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala jarak maupun sistem zonasi.
Sebelumnya, warga Kecamatan Kanigoro menyampaikan kekecewaan karena selama lebih dari satu dekade wilayah yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Blitar tersebut belum memiliki SMA maupun SMK Negeri.
Merasa aspirasinya belum mendapat respons memadai, perwakilan warga berencana menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Aksi protes juga telah dilakukan melalui pemasangan banner berisi surat terbuka kepada Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Warga menilai ketiadaan sekolah negeri di Kanigoro menjadi persoalan serius, terutama sejak diberlakukannya sistem zonasi yang membuat banyak siswa harus bersaing di luar wilayahnya atau memilih bersekolah di lembaga swasta dengan biaya lebih besar. Nang
