SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Polemik pengelolaan GOR Cak Roekoen di Kecamatan Sukomanunggal kembali bergulir ke ranah hukum.
Yudhistiro Rekso Yudho, yang mengaku sebagai pengelola kawasan olahraga tersebut, menggugat sejumlah pejabat dan pihak terkait ke Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dalil perbuatan melawan hukum (PMH).
Gugatan diajukan melalui kuasa hukumnya, Ronni Bahmari SH. Lurah Simomulyo, Fendy Ardiani Pradhana SSTP, tercatat sebagai tergugat utama.
Selain itu, gugatan juga menyasar Ketua Koperasi Makmur Sentosa Eko Wibisono, Dwi Ratna Purnamasari SE, serta Camat Sukomanunggal Anggara Widya Sukma SSTP M.KP.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dan Inspektorat Pemkot Surabaya, turut dicantumkan sebagai turut tergugat.
Dalam berkas gugatan, Yudhistiro menyebut sengketa bermula dari rencana penyewaan lahan dan bangunan pertokoan di kawasan GOR Cak Roekoen pada pertengahan 2026. Ia mengklaim telah lama menguasai dan mengelola area tersebut secara fisik.
Perselisihan memuncak saat rapat di Kantor Kelurahan Simomulyo pada 8 Juni 2026. Dalam forum itu, penggugat mengaku diminta membongkar loket pintu masuk GOR, yang selama ini digunakan sebagai akses penonton sekaligus tempat penjualan tiket kegiatan olahraga.
Permintaan tersebut ditolak karena bangunan dinilai memiliki fungsi penting bagi operasional kawasan olahraga.
Menurut penggugat, situasi rapat kemudian memanas. Ia mengaku dimarahi dan diminta meninggalkan ruang rapat di hadapan peserta lainnya. Peristiwa itu disebut menimbulkan tekanan psikologis dan rasa malu.
Atas dasar tersebut, Yudhistiro menilai para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam petitumnya, ia meminta majelis hakim menyatakan para tergugat melakukan PMH serta menghukum mereka membayar ganti rugi materiil sebesar Rp250 juta dan ganti rugi immateriil Rp2 miliar.
Usai persidangan, Ronni Bahmari mengatakan kliennya merasa diperlakukan tidak semestinya oleh pejabat publik.
“Klien kami merasa diusir secara paksa dari ruang rapat, sehingga mengalami tekanan psikologis dan trauma. Karena itu kami meminta pertanggungjawaban melalui jalur hukum,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Sementara itu, kuasa hukum para tergugat, Moch. Futhaatul Amri, belum bersedia memberikan tanggapan terkait pokok perkara, dengan alasan proses persidangan masih berlangsung.
“Kami belum dapat memberikan komentar terkait materi gugatan, karena perkara masih dalam proses persidangan,” katanya. ANto
