Oleh : Ony Setiawan (Anggota Komisi B DPRD Jatim)
SURABAYA KANALINDONESIA.COM — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan megaproyek ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Target yang dicanangkan cukup masif: mendirikan sekitar 30.000 unit koperasi di seluruh Indonesia, dibarengi dengan rekrutmen 30.000 manajer profesional yang siap diterjunkan ke lapangan pada Agustus 2026 ini.
Secara cetak biru, rancangan KDKMP memiliki visi yang sangat positif. Program ini mengintegrasikan empat pilar bisnis utama sekaligus, yaitu:
1. Menjadi penampung (off-taker) hasil tani masyarakat.
- Menyediakan toko sembako murah bagi warga.
- Membuka apotek desa untuk akses kesehatan yang lebih dekat.
4. Menyediakan jasa keuangan mikro guna memutus mata rantai pinjaman online (pinjol) ilegal.
Payung hukum penopang proyek ini pun terbilang kuat dan berlapis, mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Peraturan Menteri Keuangan yang mengizinkan pemanfaatan alokasi Dana Desa hingga 30%.
Namun ini juga harus didukung pengelolahan yang profesional. Sebab bila tidak maka akan membawa dampak buruk bagi KDMP. Kasus Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro bisa menjadi salah satu contoh.
Dimana KDMP tersebut mendadak menghentikan operasionalnya mulai Jumat (03/07/26). Karena sistem pengelolahan yang tidak jelas. Yang berimbas pula pada kesejshteraan dan besaran upah pengelola. Tidak menutup kemungkinsn terjadi di beberapa KDMP lainnya.
Dengan kondisi tersebut, agar implementasi di lapangan berjalan mulus dan minim risiko kegagalan, ada beberapa catatan krusial yang perlu kita bedah bersama melalui kacamata esensi perkoperasian.
Menjaga Ruh Kemandirian Gerakan Koperasi
Jika kita merujuk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 dan Pasal 4 menegaskan bahwa koperasi pada hakekatnya adalah gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan. Karakter utamanya adalah tumbuh dari bawah (bottom-up), bersifat sukarela, dan mandiri.
Melihat petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ada saat ini, tata kelola KDKMP masih didominasi oleh pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Sebagian besar kendali operasi, pasokan, hingga manajemen awal dipegang oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas, sebelum direncanakan beralih sepenuhnya ke pemerintah desa pada tahun 2028.
Tantangan Edukasi, Ketika sebuah koperasi digerakkan penuh oleh instruksi pusat dan disuntik modal instan, ada tantangan besar dalam menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) dari warga.
Jika masyarakat hanya memandang KDKMP sebagai “toko milik pemerintah”, maka esensi utama pendidikan perkoperasian—yaitu kemandirian dan gotong royong anggota—berisiko tidak tumbuh secara optimal.
Menghindari Jebakan “One Size Fits All”
Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Karakteristik sosial dan ekonomi desa di pesisir utara Jawa tentu berbeda jauh dengan desa di pegunungan Papua atau kawasan perkebunan sawit di Sumatra.
Oleh karena itu, model bisnis empat pilar (logistik, ritel, apotek, keuangan) sebaiknya tidak dipaksakan seragam di setiap wilayah. Sebuah unit usaha baru dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan jika mampu menjawab tiga pertanyaan dasar, Apa potensi riil lokal yang bisa dikembangkan? Siapa target pasar utamanya?Bagaimana rantai pasok (supply chain) di wilayah tersebut?
