SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Luberan lumpur Lapindo yang mulai melewati tanggul kembali memicu kecemasan warga Sidoarjo. Masyarakat khawatir tragedi semburan lumpur yang terjadi hampir dua dekade lalu kembali terulang apabila penanganan tidak segera dilakukan.
Merespons kondisi tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., bersama anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meninjau langsung lokasi tanggul lumpur Lapindo di Porong, Senin (13/7/2026). Dalam peninjauan itu terlihat sejumlah alat berat milik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dikerahkan untuk meninggikan tanggul guna mencegah lumpur meluber keluar dari area penampungan.
BHS meminta PPLS segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi rembesan dan luberan lumpur sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang lebih besar.
“Kami meminta kepada PPLS agar segera menangani luberan lumpur ini dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Jangan sampai persoalan anggaran menjadi alasan lambatnya penanganan, karena keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegas BHS.
Ia mengaku memperoleh informasi adanya efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum yang berdampak pada anggaran penanganan lumpur. Meski demikian, menurutnya, pengamanan tanggul tidak boleh ditunda.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana juga mendesak Kementerian PU agar tidak menunggu hingga tahun 2027 untuk melakukan peninggian tanggul maupun pembangunan tanggul baru di titik yang mengalami kebocoran.
“Kalau bisa secepatnya, tidak usah menunggu tahun 2027. Peninggian tanggul dan pembangunan tanggul penahan yang bocor di dekat rel kereta api maupun Jalan Raya Porong harus dikerjakan tahun 2026 ini. Ini kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau sampai ambrol, yang menjadi korban adalah masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.
Menurut Mimik, bencana lumpur Lapindo merupakan bencana nasional yang hingga kini masih menyisakan dampak bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak boleh lengah terhadap potensi ancaman baru.
“Kami tidak ingin masyarakat Sidoarjo menjadi korban lagi. Bencana 20 tahun lalu belum benar-benar selesai, jangan sampai terulang kembali. Segera carikan solusi terbaik agar masyarakat merasa aman,” ujarnya.
Sementara itu, BHS menilai rembesan lumpur yang mendekati rel kereta api dan Jalan Raya Porong berpotensi mengganggu transportasi nasional sekaligus aktivitas logistik yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa Timur.
Ia meminta PPLS mempercepat pembuangan air lumpur ke sungai sesuai ketentuan, memperkuat seluruh tanggul penahan, serta segera membangun sistem peringatan dini (early warning system).
Selain itu, BHS meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNPB, Basarnas, dan instansi terkait segera menyiapkan rencana evakuasi, lokasi pengungsian, posko darurat, hingga latihan kebencanaan secara berkala.
“Ini merupakan bencana nasional. BNPB, Basarnas, dan seluruh unsur terkait harus memiliki posko serta rutin melakukan safety drill agar masyarakat siap apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Darwis Daraba, menjelaskan pihaknya masih melakukan investigasi terhadap rembesan yang muncul di beberapa titik tanggul untuk mengetahui penyebab pasti sekaligus menentukan metode penanganan yang sesuai dengan standar teknis.
“Selama proses investigasi berlangsung, kondisi tanggul terus kami pantau secara intensif untuk memastikan stabilitasnya tetap terjaga. Kami terus berupaya agar kondisi ini dapat dikendalikan,” ujar Darwis.
