SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Kekalahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam gugatan warga Perumahan Mutiara Regency di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terus menjadi sorotan publik. Rencana Bupati Sidoarjo Subandi untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menuai kritik dari sejumlah warga yang menilai langkah tersebut justru memperpanjang konflik antara pemerintah dengan masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan keputusan Bupati yang memilih melanjutkan upaya hukum setelah majelis hakim PTUN Surabaya mengabulkan gugatan warga Mutiara Regency. Menurut mereka, seorang kepala daerah seharusnya mengedepankan penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat, bukan terus berhadapan dengan warganya di meja hijau. Sabtu (18/07/2026).
Kusen, warga Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, menilai langkah banding tersebut menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan pemimpin yang mengayomi rakyat.
“Kok tidak malu seorang kepala daerah berseteru dengan masyarakatnya sendiri. Seharusnya seorang bupati melindungi rakyatnya, bukan malah terus melawan warganya di pengadilan,” tegas Kusen.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah lahir dari dukungan masyarakat.
“Jangan lupa, seorang kepala daerah bisa terpilih karena dukungan rakyat. Sebanyak apa pun kekuasaan atau hartanya, tanpa dukungan masyarakat semuanya tidak ada artinya,” ujarnya.
Senada dengan itu, Husein, warga Kecamatan Taman, mengatakan kebijakan pembongkaran tembok yang kemudian dinyatakan bermasalah oleh PTUN sejak awal memang telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Menurutnya, keputusan Bupati untuk tetap mengajukan banding berpotensi memperkuat anggapan sebagian masyarakat bahwa pemerintah daerah belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Masyarakat dibuat bingung sejak awal. Kebijakan pembongkaran tembok itu sudah dinilai tidak populer. Setelah kalah di PTUN, seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan malah memperpanjang persoalan,” kata Husein.
Ia berharap Bupati lebih memfokuskan energi dan anggaran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang lebih mendesak.
“Kami rakyat kecil ingin hidup tenang. Di Sidoarjo masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai ekonomi, lapangan kerja sampai pelayanan publik. Tidak perlu terus menghabiskan energi berperkara dengan masyarakat sendiri. Lebih baik fokus menjalankan visi dan misi yang pernah dijanjikan saat kampanye,” pungkasnya.
