PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ponorogo mulai mempersiapkan mekanisme pemilihan Wakil Bupati Ponorogo sisa masa jabatan 2021–2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Ponorogo, Senin (20/7/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Ponorogo, Mahfud Arifin, bersama anggota Bapemperda. Pembahasan difokuskan pada penyusunan rancangan tata tertib (tatib) sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan wakil bupati.
Persiapan itu dilakukan setelah jabatan Wakil Bupati Ponorogo resmi kosong. Kekosongan tersebut terjadi karena Lisdyarita telah dilantik menjadi plt Bupati Ponorogo untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2021–2026. Sambil menunggu proses hukum yang menjerat Bupati sebelumnya berakhir dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan mekanisme pengisian jabatan wakil bupati agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal hingga akhir masa jabatan.
Ketua Bapemperda DPRD Ponorogo Mahfud Arifin mengatakan, rapat tersebut merupakan langkah awal DPRD dalam menyiapkan perangkat hukum agar proses pemilihan wakil bupati dapat segera dilaksanakan ketika seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan hukum telah terpenuhi.
“Kita juga tadi memasukkan DIM, daftar inventaris masalah, untuk memasukkan muatan lokal di draf tatib kita di pemilihan wakil bupati. Jadi selain ada undang-undang, PP, nanti ada muatan lokal yang ada di tatib kita tadi,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, penyusunan tata tertib mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, apabila kepala daerah berhalangan tetap dan terjadi kekosongan jabatan wakil bupati karena wakil bupati telah menjadi bupati definitif, maka pengisian jabatan wakil bupati dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kalau nanti sudah inkrah dan seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi, maka proses pengisian wakil bupati bisa dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena itu DPRD harus menyiapkan tata tertibnya dari sekarang,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan, calon Wakil Bupati Ponorogo nantinya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan kepala daerah pada Pilkada 2020. Setelah melalui mekanisme internal partai, usulan tersebut disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk diproses dalam rapat paripurna.
“Yang mengusulkan calon adalah partai pengusung atau gabungan partai pengusung. Setelah mekanisme di internal partai selesai, usulan disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk dilakukan pemilihan,” jelasnya.
DPRD selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi para calon hingga mengerucut menjadi dua nama calon Wakil Bupati Ponorogo yang akan dipilih melalui rapat paripurna.
Mahfud menambahkan, hingga saat ini belum ada batas waktu yang mengikat mengenai pelaksanaan pemilihan wakil bupati. Namun, DPRD memilih menyiapkan seluruh perangkat regulasi lebih awal agar tahapan pemilihan tidak mengalami hambatan ketika seluruh proses hukum dan administrasi telah selesai.
“Kami ingin DPRD benar-benar siap. Ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, pemilihan wakil bupati bisa segera dilaksanakan sehingga pemerintahan daerah tetap berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
