SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya menertibkan sambungan air ilegal di kawasan Perak Barat, Surabaya Utara.
Tindakan tegas itu dilakukan setelah petugas menemukan dugaan penyambungan langsung tanpa meteran resmi, yang menyebabkan kerugian perusahaan hingga puluhan juta rupiah.
Penertiban dilakukan dengan memutus pipa sambungan rumah (SR) pada salah satu persil di wilayah Zona 3, yang meliputi kawasan Surabaya Utara.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya PAM menjaga keandalan distribusi air bersih, serta melindungi hak pelanggan yang menggunakan layanan secara sah.
Sekretaris Perusahaan PAM Surya Sembada Marven Katamsi menegaskan, perusahaan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran penyambungan air.
“Direksi Perumda Air Minum Surya Sembada serius menjaga keandalan distribusi air. Kami tidak akan segan melakukan penertiban apabila ditemukan indikasi pelanggaran aturan penyambungan agar pelayanan kepada pelanggan yang taat aturan tetap terjaga,” ujarnya.
Sebelum penindakan dilakukan, PAM telah menempuh berbagai langkah persuasif untuk menyelesaikan tunggakan pelanggan.
Namun, saat pemeriksaan lapangan, petugas justru menemukan indikasi sambungan ilegal, yang diduga digunakan untuk mengalirkan air tanpa melalui meter resmi.
Marven menjelaskan, sejak 10 Juni 2025 saluran air di lokasi tersebut telah diputus dan meter pelanggan diangkat. Sehingga statusnya tidak lagi sebagai pelanggan aktif.
Meski demikian, hasil pemeriksaan Tim Penertiban menemukan dugaan penyambungan ilegal kembali dilakukan pada Agustus 2025 dan Juni 2026.
“Akibat penggunaan air secara tidak sah sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, kerugian perusahaan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah,” ungkapnya.
Sebelum pembongkaran, PAM juga melakukan pengecekan kualitas air melalui pengukuran Total Dissolved Solids (TDS), serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
Setelah area bekas meter yang ditutup semen dibuka, petugas menemukan indikasi adanya sambungan langsung yang digunakan secara ilegal.
PAM Surya Sembada mengingatkan bahwa pencurian air dapat dijerat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda hingga Rp500 juta. ANto
