PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, Wakil Ketua DPRD Anik Suharto, serta staf keuangan Sekretariat DPRD (Setwan) Fuad Safroni kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo pada Kamis (30/07/2026). Kedatangan ini merupakan panggilan kedua bagi pimpinan dewan untuk memberikan keterangan terkait pengusutan kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan di lingkungan DPRD Ponorogo.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ketiga orang tersebut mendatangi kantor kejaksaan secara terpisah. Staf Setwan, Fuad Safroni, tiba lebih awal sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai mobil dinas berplat merah.
Sementara itu, Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno dan Wakil Ketua Anik Suharto menyusul sekitar pukul 10.15 WIB dengan menumpangi satu mobil pribadi berwarna putih yang langsung menuju halaman belakang kantor Kejari Ponorogo. Tepat sekitar pukul 10.15 WIB, pihak Kejari Ponorogo memanggil ketiganya secara bersamaan untuk memasuki ruang Pidana Khusus (Pidsus) guna menjalani proses pemeriksaan.
Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata membenarkan pemanggilan kembali ketua dan wakil ketua DPRD Ponorogo ini.
“Hari ini pemanggilan ketua dan wakil ketua DPRD serta satu orang staff keuangan setwan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tunjangan perumahan. Sampai saat ini sudah puluhan saksi yang dimintai keterangan,”ucap I Komang Ugra.
Ugra menambahkan jika penyidik Kejari masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan.
Proses kedatangan tersebut sempat diwarnai insiden kecil dengan salah satu wartawan. Saat baru tiba di halaman belakang kantor kejaksaan, Wakil Ketua DPRD Anik Suharto menegur Endang Widayati, wartawan radio Duta Nusantara dan menyatakan bahwa pengambilan foto dirinya harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
“Kalau ambil foto dalam acara seperti ini harus ijin saya,” ucap Anik.
Pernyataan Anik Suharto tersebut memantik kekecewaan dari jurnalis yang berada di lokasi. Endang sangat menyayangkan sikap dan ucapan tersebut mengingat pengambilan foto dan kegiatan peliputan dilakukan di ruang publik serta dalam rangka pemenuhan hak atas informasi publik.
Terkait ucapan Wakil Ketua DPRD tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo, W. Arso, sangat menyayangkan.
“Saya melihat sendiri dan kita sangat menyayangkan apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD tersebut, apalagi dia sebagai publik figur,” tegas Arso.
Sikap yang ditunjukkan oleh Anik Suharto dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan bekerja dengan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD ini berpotensi menghalangi kerja jurnalis dan semangat demokrasi,” tegas Arso.
Tindakan menghalangi, membatasi, atau menekan jurnalis saat mengambil gambar di tempat publik terutama dalam momen penegakan hukum yang melibatkan pejabat publik jelas bertentangan dengan regulasi UU Pers.
Oleh karena itu, larangan atau teguran pengambilan foto tanpa izin di ruang publik tersebut dinilai tidak sejalan dengan amanat UU Pers.
Hingga berita ini naik ketiganya masih berada di ruang pemeriksaan.
