SIDOARJO KANALINDONESIA COM : Suasana gayeng dan akrab tampak dalam acara reses yang digelar oi Desa Bagong Tumenggungan Kecamatan Balong Bendo. Dialog , curhat dan solusi disampaikan saat warga yang terdiri dari kepala desa dan tokoh masyarakat dan para ketua RW dan RT bertemu dengan Ketua Komisi C Adam Rusydi yang sedang menggelar reses pada masa persidangan ke 2 tahun 2025-2026., Rabu (27/7/2026)
Curhatan seputar Bansos, harapan memiliki SMA Negeri,, bantuan alat pertanian, permodalan UMKM, soal keresahan jumlah penderita AIDS dan pengguna Narkoba serta pengajuan bantuan untuk pembangunan Balai Dusun menjadi curhatan para warga. Dengan telaten Politis Golkar ini mendengar dan mencatat semua harapan tersebut.
Salah satu yang cukup penting dan sepertinya layak di respon dan diprioritaskan adalah soal harapan warga Kecamatan Balongbendo adalah pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN. Bukan tanpa alasan
warga menilai keberadaan SMAN di wilayah Balongbendo sudah menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, banyak pelajar harus menempuh pendidikan ke Kabupaten Mojokerto atau memilih sekolah swasta karena minimnya sekolah negeri di wilayah tersebut.
Kepala Desa Bakung Temenggungan, Abu Dawud, mengatakan sejumlah pembangunan infrastruktur seperti pavingisasi dan saluran air dijadwalkan mulai direalisasikan pada Agustus mendatang. Namun, persoalan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
“Di sini belum ada SMA negeri, sehingga banyak anak-anak sekolah ke Mojokerto. Kami para kepala desa se-Kecamatan Balongbendo sepakat akan melakukan audiensi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar dibangun SMAN di wilayah Balongbendo,” kata Abu Dawud.
Menanggapi aspirasi tersebut, Adam Rusydi mengakui pembangunan sekolah negeri baru tidak bisa dilakukan secara instan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pembangunan SMAN membutuhkan hibah lahan dari pemerintah kabupaten serta harus mempertimbangkan kebijakan moratorium pembangunan SMA/SMK yang masih berlaku.
“Secara prinsip kami mendukung karena jumlah sekolah negeri di Sidoarjo memang masih sangat minim. Akibatnya banyak siswa akhirnya masuk sekolah swasta,” kata Adam.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan pihaknya tengah mencari jalan keluar agar akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat kurang mampu, salah satunya dengan memperkuat kolaborasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Ia mengungkapkan, pascapandemi Covid-19 banyak keluarga mengalami penurunan kemampuan ekonomi sehingga kesulitan membayar biaya pendidikan.
“Ada warga yang bahkan kesulitan mengambil ijazah karena masih memiliki tunggakan biaya sekolah. Berangkat dari persoalan itu, kami mengusulkan agar ada skema kerja sama antara sekolah negeri dan swasta, khususnya bagi masyarakat desil 1 sampai 4 sehingga mendapat perlakuan yang sama,” jelasnya.
Selain itu, Adam juga mendorong evaluasi terhadap skema Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOPP). Menurutnya, bantuan tersebut harus benar-benar mampu menjamin siswa dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terbebani biaya tambahan.
“Ini bagian dari ikhtiar agar cita-cita negara menghadirkan pendidikan yang merata bisa tercapai. Konsep ini masih terus kami godok,” tegasnya.
Tak hanya pendidikan, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain. Pelaku UMKM berharap mendapat bantuan rombong usaha agar mampu meningkatkan kualitas usahanya.
Sementara para petani meminta perbaikan saluran irigasi yang banyak mengalami kerusakan sehingga mengganggu produktivitas pertanian.
