PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) terus mendalami kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo. Terbaru, penyidik memanggil dan memeriksa staf Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, Fuad Safroni, sebagai saksi.
Pemeriksaan yang berlangsung di Kantor Kejari Ponorogo tersebut didampingi langsung oleh Penasihat Hukum saksi, Ardian Fahmi.
Usai mendampingi kliennya, Ardian Fahmi menyampaikan bahwa pemeriksaan berjalan lancar. Saksi diajukan sekitar 15 pertanyaan oleh tim penyidik kejaksaan seputar mekanisme kerja dan administrasi di Sekretariat Dewan.
“Hari ini saya mendampingi klien kami dari sekretariat. Beliau mendapat sekitar 15 pertanyaan, terutama terkait prosedur, administrasi, proses pengadaan, dan pembayaran-pembayaran tunjangan yang ada di sekretariat dewan,” ujar Ardian Fahmi kepada awak media.
Ardian menegaskan bahwa kliennya bersikap sangat kooperatif selama memberikan keterangan di hadapan penyidik.
Saksi yang menjabat di posisi tersebut sejak tahun 2021 itu menjalankan seluruh proses pemeriksaan tanpa adanya paksaan.
“Sampai dengan pemeriksaan hari ini, klien saya secara kooperatif dan tidak ada unsur tekanan, karena dia bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di ASN,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai dugaan adanya tekanan maupun intervensi dari pihak-pihak tertentu terkait penyusunan atau penentuan besaran nilai tunjangan, Ardian menyatakan tidak ada hal tersebut pada kliennya.
“Sampai hari ini tidak ada intervensi. Klien saya ini posisinya masih staf, jadi dia hanya menjalankan tugas dari atasannya atau apa yang diperintahkan oleh atasannya. Secara integritas masih tetap dipertahankan,” pungkas Ardian.
Penyidikan kasus tunjangan perumahan DPRD Ponorogo ini hingga kini masih terus bergulir. Kejaksaan Negeri Ponorogo dijadwalkan akan terus memanggil sejuta pihak terkait guna mengurai proses penganggaran hingga penyaluran tunjangan tersebut.
