PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo terus bergulir. Meski telah menetapkan dan menahan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, Fuad Safrowi, penyidik dipastikan tidak berhenti sampai di sini.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menyampaikan bahwa penanganan skandal ini masih berjalan marathon guna mendalami potensi keterlibatan pihak lain.
“Penyidikan ini masih belum selesai, masih berlanjut,” tegas Zulmar Adhy Surya, Selasa (4/8/2026).
Guna membongkar tuntas alur penyimpangan anggaran ini, tim penyidik Kejari Ponorogo telah memeriksa sebanyak 49 orang saksi. Para saksi yang dimintai keterangan meliputi 35 Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, 13 Staf Sekretariat DPRD (Setwan) Ponorogo, 1 pejabat/ staf Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Penyidik terus membedah alur pengondisian anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD untuk melihat sejauh mana praktik rasuah ini mengalir.
Sebelumnya, Kejari Ponorogo resmi menetapkan Fuad Safrowi sebagai tersangka setelah mengantongi bukti kuat terkait manipulasi penentuan nilai tunjangan perumahan.
Tersangka diketahui memiliki peran vital dalam mengarahkan proses appraisal agar tidak sesuai dengan harga pasar.
Tersangka berperan aktif mencari dan mengarahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menetapkan nilai sewa perumahan DPRD yang tidak sah.
Diduga dari pengondisian tersebut, tersangka diduga kuat menerima fee sebesar 30 persen dari.
Untuk kepentingan penanganan perkara serta mengantisipasi risiko tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, Fuad Safrowi resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ponorogo selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa (4/8/2026).
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf e terkait pemerasan dalam jabatan/penerimaan suap.
