SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menuntut tiga pejabat PT Pelindo Regional 3, dalam perkara dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Meski perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp83 miliar, ketiga terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti.
Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (5/8/2026) malam.
Tiga terdakwa yang menjalani persidangan yakni Ardhy Wahyu Basuki selaku Regional Head Pelindo Regional 3 periode 2021–2024, Hendiek Eko Setiantoro selaku Division Head Teknik periode 2022–2025, serta Erna Hayu Handayani yang menjabat Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas periode 2022–2025.
Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan Ardhy dan Hendiek terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Keduanya dituntut pidana penjara selama tiga tahun serta denda masing-masing Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.
Sementara itu, Erna Hayu Handayani dituntut pidana penjara selama dua tahun disertai denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, berdasarkan pasal yang sama.
Hal yang menjadi perhatian dalam tuntutan tersebut ialah, tidak adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
Dalam amar tuntutan, jaksa menyatakan uang pengganti yang dibebankan kepada Ardhy, Hendiek, maupun Erna adalah nihil.
Dengan demikian, ketiga terdakwa tidak dituntut mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Padahal, nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp83 miliar.
Sebelumnya, sidang pembacaan tuntutan sempat tertunda selama beberapa jam. Persidangan yang dijadwalkan dimulai pukul 11.00 WIB baru dilanjutkan pada sore hingga malam hari, setelah tim JPU menyelesaikan pencetakan dokumen tuntutan.
Penundaan terjadi karena tim penasihat hukum para terdakwa meminta salinan fisik tuntutan, sebelum pembacaan dilakukan.
Setelah dokumen diserahkan kepada seluruh pihak, majelis hakim melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. ANto
