PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi menetapkan Sunarto (mantan Ketua DPRD Ponorogo 2019–2024 yang masih menjabat sebagai anggota DPRD periode 2024–2029) sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023–2026, Kamis(06/08/2026)
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan Fuad Safrowi (Kabag Keuangan DPRD Ponorogo) sebagai tersangka pada Selasa, (04/08/2016).
Sunarto tiba di Kejari pada pukul 10.15 WIB dan menjelang magrib langsung dibawa ke Rutan Kelas 2B Ponorogo untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari Kamis, 6 Agustus 2026.
Kejari Ponorogo juga melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp748.000.000 dari objek penanganan perkara DPRD Ponorogo.
Berdasarkan serangkaian proses penyidikan yang didukung oleh alat bukti, penyidik menemukan fakta hukum terkait peran para tersangka dalam mengatur besaran tunjangan perumahan:
Setelah dilakukan pencarian dan mendapatkan rekanan KJPP, tersangka FS (Kabag Keuangan) sempat menyusun kajian. Namun, atas perintah tersangka SN (Sunarto), FS diminta untuk merubah hasil kajian yang telah disiapkan oleh KJPP.
Perubahan kajian tersebut diatur agar nominalnya menjadi lebih besar dari perhitungan awal KJPP, yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai dasar pembayaran.
Berdasarkan temuan BPK Tahun 2022, disimpulkan adanya ketidakwajaran dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Hingga saat ini, auditor menghitung kerugian negara mencapai Rp3,6 miliar dan proses perhitungan lanjutan masih terus berjalan.
“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan yang tentunya didukung oleh alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KUHAP… pada hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026, Penyidik Kejari Ponorogo menetapkan SN (Ketua DPRD Ponorogo 2019–2024 dan Anggota DPRD Ponorogo 2024–2029) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026,” ucap Zulmar Adhy Surya, Kajari Ponorogo
Terhadap tersangka SN, penyidik mengenakan pasal berlapis Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
