CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Polemik pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Cirebon di kawasan Stadion Bima terus menuai perhatian. Kali ini, XTC Cirebon menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh LBH Buana Caruban Nagari (LBH BCN) melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pengelolaan aset daerah tersebut.
Menurut XTC Cirebon, persoalan ini perlu dikawal secara serius karena menyangkut transparansi pengelolaan aset milik pemerintah serta potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.
Sorotan utama XTC Cirebon tertuju pada adanya dugaan perbedaan antara luas lahan yang dimanfaatkan dengan luas lahan yang tercantum dalam perjanjian sewa. Berdasarkan informasi yang berkembang, lahan yang digunakan disebut mencapai sekitar 10.300 meter persegi, sedangkan dalam dokumen perjanjian sewa hanya tercantum sekitar 3.333 meter persegi.
“Jika benar secara faktual lahan yang dimanfaatkan mencapai 10.300 meter persegi, maka seluruh luas yang digunakan harus menjadi dasar penentuan skema dan nilai pemanfaatan aset. Jangan sampai yang digunakan 10.300 meter persegi, tetapi objek yang diperhitungkan dalam sewa hanya sekitar 3.333 meter persegi,” tegas XTC Cirebon.
XTC menegaskan, sikap tersebut bukan ditujukan kepada pihak tertentu yang memanfaatkan lahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola aset daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, XTC Cirebon mendukung LBH BCN untuk mendorong Pemerintah Kota Cirebon membuka secara terbuka data mengenai luas lahan yang sebenarnya dimanfaatkan, dasar hukum penggunaan aset, dokumen perjanjian, mekanisme penilaian sewa, hingga besaran penerimaan yang telah disetorkan ke kas daerah.
“Aset Pemkot adalah aset masyarakat. Jika yang digunakan benar 10.300 meter persegi, maka nilai pemanfaatannya harus memperhitungkan seluruh luas tersebut berdasarkan penilaian yang sah. Apalagi Kota Cirebon sedang membutuhkan peningkatan PAD. Jangan sampai ada potensi pendapatan daerah dari aset yang tidak dioptimalkan,” ujar XTC Cirebon.
XTC berharap polemik ini dapat diselesaikan secara terbuka melalui mekanisme hukum yang sedang berjalan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk memperkuat tata kelola aset daerah yang lebih profesional dan akuntabel.
