PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menahan eks Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024, Sunarto, setelah ditetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026, Kamis (6/8/2026).
Sunarto, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota fraksi Nasdem DPRD Ponorogo periode 2024–2029, menjalani pemeriksaan di Kejari Ponorogo sejak pukul 10.15 WIB. Menjelang waktu Magrib, penyidik membawa yang bersangkutan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo untuk menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 6 Agustus hingga 25 Agustus 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, mengatakan penetapan tersangka terhadap Sunarto dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan yang didukung alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada hari ini Kamis, 6 Agustus 2026, penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD periode 2024–2029, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026,” ujar Zulmar.
Ditambahkan Zulmar, perkara tersebut bermula ketika Bagian Keuangan DPRD Ponorogo menyusun kajian besaran tunjangan perumahan dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Namun, hasil kajian tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Penyidik menemukan fakta bahwa Fuad Safrowi (FS) selaku Kepala Bagian Keuangan DPRD Ponorogo sempat menyusun kajian berdasarkan hasil KJPP. Akan tetapi, atas perintah Sunarto, hasil kajian tersebut diduga diubah sehingga nilai tunjangan perumahan menjadi lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan awal KJPP.
Hasil perubahan itu kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan perumahan.
Sebelumnya, pada Selasa (4/8/2026), penyidik telah lebih dahulu menetapkan Fuad Safrowi, Kepala Bagian Keuangan DPRD Ponorogo, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Kejari Ponorogo menyebut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakwajaran dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Hingga saat ini, auditor menghitung sementara kerugian keuangan negara mencapai Rp3,6 miliar, dan proses penghitungan masih terus berlangsung.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat Sunarto dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan junto yang sama.
“Penyidikan perkara korupsi tunjangan perumahan ini masih terus berlanjut,” pungkas Zulmar.
