PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Eks Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024, Sunarto, diduga berperan dalam penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menetapkan Sunarto sebagai tersangka dan langsung menahannya pada Kamis (6/8/2026). Penyidik Kejari Ponorogo menduga Sunarto berperan dalam perubahan hasil kajian besaran tunjangan perumahan yang sebelumnya disusun berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, mengatakan penyidik menetapkan Sunarto sebagai tersangka setelah memperoleh alat bukti yang dinilai cukup sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan yang didukung alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada hari ini Kamis, 6 Agustus 2026, penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD periode 2024–2029, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026,” ujar Zulmar.
Menurut penyidik, perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo bermula ketika Bagian Keuangan DPRD Ponorogo menyusun kajian besaran tunjangan perumahan dengan melibatkan KJPP.
Dalam proses tersebut, Fuad Safrowi (FS), selaku Kepala Bagian Keuangan DPRD Ponorogo, sempat menyusun kajian berdasarkan hasil penilaian KJPP. Namun, penyidik menduga hasil kajian tersebut kemudian mengalami perubahan.
Kejari Ponorogo menduga perubahan itu dilakukan atas perintah Sunarto sehingga nilai tunjangan perumahan menjadi lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan awal KJPP.
Hasil perubahan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Aturan tersebut kemudian menjadi dasar pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
Setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Ponorogo sejak pukul 10.15 WIB, Sunarto kemudian dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo menjelang waktu Magrib.
Kejari Ponorogo melakukan penahanan terhadap Sunarto selama 20 hari, terhitung mulai 6 Agustus hingga 25 Agustus 2026.
Sunarto saat ini masih berstatus anggota Fraksi NasDem DPRD Ponorogo periode 2024–2029.
Sebelum menetapkan Sunarto, penyidik Kejari Ponorogo lebih dahulu menetapkan Fuad Safrowi, Kepala Bagian Keuangan DPRD Ponorogo, sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada Selasa (4/8/2026).
Kejari Ponorogo menyebut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakwajaran dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.
Berdasarkan penghitungan sementara auditor, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Namun, proses penghitungan kerugian negara masih berlangsung.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat Sunarto dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sunarto juga didakwa secara alternatif dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan junto yang sama.
“Penyidikan perkara korupsi tunjangan perumahan ini masih terus berlanjut,” kata Zulmar.
Dengan penetapan Sunarto sebagai tersangka, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo serta memastikan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
