PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo mengungkap dugaan modus eks Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024, Sunarto, dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026.
Menurut penyidik, Sunarto diduga memerintahkan perubahan hasil kajian besaran tunjangan perumahan yang sebelumnya disusun berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Perubahan tersebut diduga membuat nilai tunjangan perumahan menjadi lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan awal.
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, mengatakan dugaan tersebut terungkap dalam proses penyidikan yang kemudian didukung alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan yang didukung alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada hari ini Kamis, 6 Agustus 2026, penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD periode 2024–2029, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026,” ujar Zulmar.
Perkara tersebut bermula ketika Bagian Keuangan DPRD Ponorogo menyusun kajian mengenai besaran tunjangan perumahan dengan melibatkan KJPP.
Fuad Safrowi (FS), yang saat itu menjabat staf Keuangan DPRD Ponorogo, menyusun kajian berdasarkan hasil penilaian KJPP. Namun, penyidik menduga hasil kajian tersebut kemudian diubah atas perintah Sunarto.
Perubahan itu diduga membuat nilai tunjangan perumahan lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan awal yang mengacu pada kajian KJPP.
Hasil perubahan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
Peraturan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo.
Kejari Ponorogo menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakwajaran dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.
Berdasarkan penghitungan sementara auditor, dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,6 miliar. Namun, proses penghitungan kerugian negara masih berlangsung.
Dalam perkara ini, penyidik sebelumnya telah menetapkan Fuad Safrowi sebagai tersangka pada Selasa (4/8/2026).
Setelah menetapkan Sunarto sebagai tersangka pada Kamis (6/8/2026), penyidik Kejari Ponorogo melakukan penahanan terhadap eks Ketua DPRD Ponorogo tersebut.
Sunarto menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Ponorogo sejak pukul 10.15 WIB. Menjelang waktu Magrib, penyidik membawa Sunarto ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo.
Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 6 Agustus hingga 25 Agustus 2026.
Sunarto saat ini masih menjabat sebagai anggota Fraksi NasDem DPRD Ponorogo periode 2024–2029.
Dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo tersebut, penyidik menjerat Sunarto dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sunarto juga didakwa secara alternatif dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan junto yang sama.
“Penyidikan perkara korupsi tunjangan perumahan ini masih terus berlanjut,” pungkas Zulmar.
Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo, termasuk memastikan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
