PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menemukan fakta baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023–2026. Tersangka SN, yang merupakan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 sekaligus anggota DPRD periode 2024–2029, diduga kuat sengaja mengabaikan dan merubah hasil kajian resmi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) demi mendongkrak besaran tunjangan.
Dalam proses penyidikan, Kejari Ponorogo telah menetapkan SN sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2B Ponorogo. SN memerintahkan tersangka lain, FS, untuk merubah hasil perhitungan KJPP agar besaran nilai tunjangan perumahan dinaikkan melampaui angka riil rekomendasi tim ahli.
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, mengungkapkan bahwa perintah perubahan tersebut menjadi dasar penerbitan regulasi daerah yang merugikan keuangan negara.
“Setelah menerima laporan kajian, SN memerintahkan tersangka FS untuk merubah hasil kajian yang dilakukan KJPP berdasarkan perhitungan yang telah disiapkan. FS kemudian merubah kajian menjadi lebih besar dari perhitungan KJPP atas perintah SN,” ujar Zulmar Adhy Surya dalam siaran pers di Kejari Ponorogo, Kamis (6/8/2026).
Zulmar menjelaskan bahwa hasil kajian yang telah diubah secara sepihak tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Ponorogo. Aturan ini yang selanjutnya dijadikan dasar pembayaran tunjangan perumahan.
Sejauh ini, tim penyidik Kejari Ponorogo telah memeriksa 38 anggota DPRD Ponorogo, 2 pihak KJPP, 13 pegawai Sekretariat DPRD, serta 1 pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyidik juga melibatkan saksi ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana untuk memperkuat konstruksi hukum.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan auditor, perkiraan awal kerugian negara mencapai Rp3,6 miliar. Kasus ini juga memperkuat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 yang menemukan adanya ketidakwajaran dalam penyaluran tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara, Kejari Ponorogo telah menyita uang tunai sebesar Rp748 juta dari objek penanganan perkara. Uang tersebut disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 151/Pen.Pid/Sita/2026/PN Png tertanggal 6 Agustus 2026 dan dititipkan ke rekening pemerintah.
Atas perbuatannya, tersangka SN dijerat Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan kasus ini masih terus berkembang untuk menelusuri keterlibatan pihak lain.
