PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terus menggenjot penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026. Dalam langkah tegasnya, penyidik resmi menetapkan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 berinisial SN sebagai tersangka serta melakukan penyitaan uang tunai senilai Rp748 juta.
Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap SN dilakukan setelah tim penyidik menemukan fakta hukum dan alat bukti yang kuat dalam serangkaian proses penyidikan.
“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan yang tentunya didukung oleh alat bukti sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHAP, kemudian penyidik telah melakukan praekspos dan ekspos, sehingga pada hari ini, Kamis, 6 Agustus 2026, penyidik Kejari Ponorogo menetapkan SN Ketua DPRD Ponorogo 2019–2024 dan anggota DPRD Ponorogo 2024–2029 sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023–2026,” tegas Zulmar Adhy Surya.
Dalam pengembangan kasus ini, terungkap fakta menarik mengenai peran tersangka SN. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menemukan bahwa perhitungan kajian awal yang disusun oleh Tim Kajian Pengadaan Barang dan Perangkat (KJPP) diubah atas instruksi langsung dari tersangka SN.
Meskipun kajian awal telah disiapkan oleh KJPP, SN meminta agar besaran tunjangan tersebut diperbesar dan melebihi perhitungan standar. Angka yang digelembungkan tersebut kemudian dijadikan dasar hukum yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
Akibat perbuatan tersebut, penyidik bersama auditor telah menghitung perkiraan kerugian keuangan negara yang sementara ini mencapai angka Rp3,6 miliar, dan proses penghitungan menyeluruh masih terus berjalan.
Selain menetapkan tersangka, Kejari Ponorogo juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci, meliputi 38 orang anggota DPRD Kabupaten Ponorogo; 2 orang pihak KJPP; 13 orang dari Sekretariat DPRD; 1 orang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Juga telah menghadirkan Ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana.
Terhitung mulai Kamis, 6 Agustus 2026, tersangka SN resmi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II-B Ponorogo.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi, Kejari Ponorogo tidak hanya fokus pada penindakan hukum, melainkan juga mengoptimalkan upaya pemulihan aset (asset recovery).
Pada hari yang sama, penyidik resmi melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp748.000.000 yang diserahkan langsung oleh perwakilan fraksi Nasdem DPRD Ponorogo. Uang tunai tersebut disita berdasarkan permohonan penyitaan Kejari Ponorogo dan penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas pemerintah serta diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian negara.
Pihak Kejari Ponorogo memastikan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan lebih lanjut dalam penuntasan kasus korupsi tunjangan perumahan ini.
