SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada Selasa (11/08).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan sebuah inovasi terobosan dalam sistem manajemen talenta, sekaligus memaparkan sejumlah isu hukum strategis nasional.
Supratman Andi Agtas memperkenalkan mekanisme baru yang melibatkan langsung seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Jatim untuk memilih Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) baru. Dari tiga nama yang diusulkan oleh komite talenta dan memenuhi syarat manajemen talenta, para pegawai menggunakan hak pilih mereka melalui sistem e-voting yang sangat rahasia dikembangkan bersama tenaga ahli/dosen dari ITB.
Hasil pemungutan suara satu putaran tersebut menetapkan Saiful Syahri (yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil Maluku) sebagai Kakanwil Kemenkum Jatim yang baru. Proyek percontohan (pilot project) ini diharapkan dapat terus diterapkan di daerah lain jika menunjukkan kinerja yang positif.
Menanggapi dinamika hukum nasional, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa hukuman mati di Indonesia tidak pernah hilang dan masih tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dengan opsi penyesuaian masa percobaan tergantung pada tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.
Selain itu, terkait RUU Perampasan Aset, pemerintah menegaskan komitmennya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Hukum terus berkomunikasi aktif dengan DPR karena RUU tersebut merupakan usul inisiatif dewan, sembari membuka ruang partisipasi publik yang luas.
Kementerian Hukum saat ini juga tengah menggodok draf revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang direncanakan rampung dan diserahkan ke DPR tahun ini. Wacana penerapan dwi kewarganegaraan dibahas untuk memfasilitasi diaspora Indonesia di luar negeri serta kebutuhan tenaga ahli asing tertentu untuk kepentingan riset nasional.
Menteri Hukum menekankan bahwa pengajuan dwi kewarganegaraan nantinya tidak dapat dilakukan secara perorangan, melainkan harus diajukan secara ketat melalui kementerian atau lembaga negara yang membutuhkan. Rangkaian inovasi dan pembahasan kebijakan strategis ini juga akan kembali disosialisasikan dalam acara riset dan inovasi pada 9 September mendatang. (SNT)
